Poin Penting
  • Pengungkapan kasus penyadapan ilegal menjadi ujian integritas Polri
  • Khairul Anam menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto
  • Empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, tiga ditahan di Mako Brimob Depok, satu belum ditahan karena sakit

WartaPurwakarta - Pengungkapan dugaan penyadapan tanpa izin pada 6 November 2026 menempatkan institusi kepolisian di bawah sorotan publik sebagai ujian nyata atas integritas dan profesionalisme mereka. Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam, menyatakan dukungan total terhadap Presiden Prabowo Subianto serta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam upaya penyelidikan kasus tersebut.

Menurut Anam, keberanian mengungkap praktik penyadapan ilegal memberikan peluang bagi Polri untuk memperbaiki citra di mata masyarakat. “Kami mendukung anggota Polri yang tetap menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat. Ia menekankan bahwa hasil penyelidikan harus menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum, serta menegaskan bahwa penyadapan tanpa wewenang bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan ancaman terhadap kebebasan individu.

Anam juga menyoroti peran politik Presiden Prabowo dalam menciptakan ruang bagi penegakan hukum yang independen dan transparan. Ia menambahkan, “Ini juga harus menjadi cerminan bahwa negara hadir, pemerintah memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, dan Presiden Prabowo memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja secara profesional. Dukungan terhadap penegakan hukum yang benar harus kita berikan.”

Saat ini, penyelidikan telah menjerat empat tersangka, yaitu Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi. Tiga di antara mereka berada di tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, sementara satu tersangka belum dapat ditahan karena kondisi kesehatannya.

Kasus ini menuntut komitmen kuat dari seluruh elemen negara agar proses hukum dapat berlangsung tanpa intervensi atau tekanan eksternal, sekaligus menguji kemampuan institusi kepolisian dalam menegakkan keadilan secara profesional.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional