Poin Penting
  • Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan mundur dari jabatan Wakil Presiden
  • Pengunduran diri dapat memicu perubahan aliansi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo
  • Jika vakum, Presiden Prabowo berhak mengajukan dua calon wakil presiden ke MPR sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

WartaPurwakarta - Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Presiden Joko Widodo, diperkirakan akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, kata sumber yang dekat dengan lingkaran dalam pemerintahan pada Senin (9/11/2026). Jika keputusan tersebut menjadi resmi, peristiwa itu akan menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik nasional menjelang pemilihan umum 2029.

Kemenangan Gibran pada Pilpres 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil kompromi antara jaringan politik Jokowi dan partai-partai koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, langkah mundur sebelum masa jabatan berakhir tidak dapat dipisahkan dari transformasi hubungan kekuasaan yang terbentuk sejak pemilihan tersebut.

Secara konstitusional, Presiden Prabowo tidak memiliki wewenang untuk memecat Wakil Presiden secara sepihak. Namun, Pasal 8 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 memberikan Presiden hak untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila jabatan Wakil Presiden kosong. Hal ini membuka ruang bagi Prabowo untuk mempertimbangkan sosok yang lebih sejalan dengan agenda pemerintahannya, termasuk tokoh partai politik, pejabat daerah, atau figur yang memiliki kedekatan politik pribadi. Nama‑nama seperti Dedi Mulyadi, Teddy Indra Wijaya, dan beberapa tokoh lainnya telah muncul dalam spekulasi media.

Meskipun popularitas dan kedekatan dengan Presiden menjadi pertimbangan, proses seleksi tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang diatur konstitusi serta memperoleh persetujuan MPR. Sementara itu, isu verifikasi persyaratan pendidikan Gibran yang sempat muncul kembali menyoroti pentingnya integritas administratif dalam pencalonan pejabat tinggi. Pihak berwenang, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan lembaga yang mengeluarkan atau memverifikasi dokumen, diharapkan menelusuri tanggung jawab institusional bila terdapat kekeliruan.

Pengunduran diri Gibran juga dapat memengaruhi stabilitas aliansi antara Prabowo dan Jokowi, yang selama ini menjadi tulang punggung Koalisi Indonesia Maju. Jika Prabowo berhasil menempatkan wakil presiden baru yang lebih mendukung kebijakan pemerintahannya, konsolidasi kekuasaan berpotensi menguat. Namun, perubahan tersebut berisiko menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan kesepakatan politik yang telah terjalin sejak 2024.

Dengan situasi yang masih berkembang, para pengamat menekankan bahwa keputusan akhir akan sangat dipengaruhi pada dinamika internal partai, pertimbangan konstitusional, serta respons MPR terhadap usulan calon baru. Keputusan tersebut akan menjadi titik tolak bagi arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Sumber: RMOL