- Presiden Prabowo mensahkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)
- Pengelolaan lahan gambut akan melibatkan saintis dan masyarakat desa peduli api
- Lahan gambut Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektare yang perlu dioptimalkan dan dicegah kebakarannya
WartaPurwakarta - Keterlibatan pakar akademisi serta warga pedesaan diposisikan sebagai pilar utama dalam tata kelola dan penanggulangan ekosistem gambut di Tanah Air oleh Presiden Prabowo Subianto. Gagasan tersebut menjadi sorotan utama dalam perbincangan sang kepala negara dengan sejumlah pakar dan akademisi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.
Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menjelaskan bahwa penyerapan tenaga ahli ditujukan guna mengeratkan fondasi kebijakan tata kelola gambut yang bertumpu pada output riset serta kajian empiris. Dari forum diskusi tersebut, keputusan strategis pun diambil terkait pendirian Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
"Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah," tegas Brian.
Kehadiran saintis, arahan Presiden Prabowo, diamanahkan untuk memperkukuh lembaga baru tersebut. Proses pengaturan gambut ke depan bakal ditopang oleh aktivitas pemetaan komprehensif demi mengidentifikasi potensi dan karakteristik lahan. Langkah ini sekaligus memfasilitasi penentuan zonasi yang akurat untuk aktivitas budidaya perikanan, penanaman, atau pemanfaatan ragam lainnya.
"Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal," ucapnya.
Peran serta masyarakat tingkat desa kembali diorbitkan sang presiden dalam upaya memadamkan titik api, utamanya melalui skema masyarakat peduli api (MPA). Merujuk pada temuan kajian para pakar yang dipaparkan saat itu, komunitas yang berdiam paling dekat dengan sumber kebakaran dinilai menyandang fungsi krusial dalam menginisiasi respons awal yang berdaya guna dan berkala cepat.
"Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk," timpal Brian.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dimensi edukasi tak luput dari sorotan, meliputi integrasi muatan kurikulum sekolah perihal signifikansi penjagaan lahan gambut serta pencegahan titik api. Kepala negara juga memerintahkan supaya serangkaian riset dan kajian terkait ekosistem gambut dipertahankan kelanjutannya demi mendukung tata kelola yang berdaya optimal.
"Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik," pungkas Brian.
Sumber: RMOL