- Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu 4 November 2026
- Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai Plt KSP menggantikan Listyo Sigit
- Istana menilai aksi penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat tinggi mengarah pada perbuatan makar yang membahayakan keselamatan negara
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menyusul terungkapnya kasus penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Keputusan ini diambil ketika proses hukum terhadap mantan Kapolri tersebut masih berjalan, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut dari Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026).
"Pada pagi hari ini tadi, Presiden telah mengambil keputusan berkenaan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," tegas Prasetyo.
Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Listyo Sigit, Presiden Prabowo menugaskan Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas KSP. Penunjukan ini dimaksudkan agar roda pemerintahan di lingkungan Istana tetap berjalan secara optimal.
Prasetyo menegaskan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan bukan kejahatan biasa. Menurut penilaian pihak Istana, perbuatan tersebut sudah menyentuh kategori yang jauh lebih serius.
"Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori mengarah ke perbuatan makar, mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan negara, termasuk membahayakan keselamatan kepala negara," terang Prasetyo.
Kekecewaan mendalam juga disampaikan dari lingkungan Istana. Aksi penyadapan terhadap percakapan rahasia itu justru dilakukan oleh aparat yang secara struktural berada langsung di bawah kendali presiden.
"Presiden menyampaikan keprihatinan yang luar biasa. Sekali lagi ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan untuk kita semua," lanjutnya.
Sasaran penyadapan ilegal ini tidak terbatas pada Presiden Prabowo saja. Aksi serupa juga menjangkau para menteri kabinet, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi masyarakat. Luasnya cakupan target membuat publik mempertanyakan motif sesungguhnya di balik operasi tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketika didesak soal kapan persisnya Presiden Prabowo menyadari komunikasinya diintai serta siapa dalang utama di balik aksi ini, Prasetyo belum dapat memberikan jawaban mendetail. Ia beralasan bahwa proses penyidikan di kepolisian masih terus berlangsung.
"Ini kan kepala negara ya (yang disadap), para menteri, pimpinan partai, tokoh ormas. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, tujuannya seperti apa. Tapi secara lengkap dan detil, kita tunggu proses penyelidikan," ujar Prasetyo.
Meskipun demikian, pihak Istana memberikan jaminan bahwa seluruh rangkaian proses hukum terhadap Listyo Sigit beserta pihak-pihak yang terlibat akan dikawal sampai tuntas tanpa kompromi. Pelayanan publik di tubuh institusi Polri juga dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Sumber: Pojok Satu