- Presiden Prabowo tahu penyadapan lewat laporan Kapolri
- Yusril menyatakan penyadapan bukan hal sederhana dan motif belum jelas
- Bareskrim Polri tuduh tiga orang terlibat, dikenai pasal KUHP dan ITE
WartaPurwakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap pada konferensi pers Selasa 3 November 2026 bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya serta sejumlah pejabat negara. Menurut Yusril, informasi tersebut datang langsung dari Kapolri Suyudi Ario Seto.
"Pertanyaan saudara apakah Presiden tahu percobaan ini? Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau," ujarnya pada Rabu 4 November 2026. Yusril menambahkan bahwa kasus penyadapan ini tidak dapat dianggap sepele karena belum teridentifikasi kepentingan atau tujuan di baliknya.
"Tapi kalau hal-hal yang seperti ini, ya bayangkan seorang ee presiden di-intersep disadap, bayangkan para menteri disadap ya dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan," tegasnya.
Sebelumnya, Komjen Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, menyatakan bahwa ada indikasi penyadapan tanpa prosedur resmi terhadap Prabowo dan pejabat lain selama tahun 2025 hingga 2026. Ia menjelaskan bahwa modusnya melibatkan penambahan nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi atau dasar hukum yang sah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Bareskrim telah menamai tiga tersangka, masing‑masing berinisial LSP, ASN, dan EH, yang diduga mengarahkan penyadapan serta menghapus data hasilnya pada Oktober 2026. Ketiganya kini dijerat dengan beberapa pasal, antara lain Pasal 258 Undang‑Undang Nomor 1/2023 tentang KUHP Nasional (ancaman penjara maksimal 10 tahun), Pasal 332 ayat 1 dan 2 Undang‑Undang Nomor 1/2023 tentang KUHP (maksimal 6 tahun penjara), serta Pasal 32 ayat 1 Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (sengaja mengubah, merusak, atau menyembunyikan informasi elektronik dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.
Sumber: RMOL