- Prabowo menegaskan tidak akan mencampuri proses di MK terkait perkara syarat pendidikan Gibran
- MK dijadwalkan membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB
- Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyampaikan sikap Presiden usai pertemuan di Hambalang pada Minggu 4 Oktober 2026
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisinya untuk tidak turut campur dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoal persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan atas perkara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yudikatif.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan setelah bertemu langsung dengan Presiden di Hambalang pada Minggu (4/10/2026).
"Bapak Presiden mengatakan bahwa itu kewenangan daripada yudikatif. Presiden sudah berkali-kali memperlihatkan sebagai eksekutif tidak mengintervensi ya, seperti kasus judicial review dalam Undang-Undang Omnibus Law yang lalu, Presiden tidak mau intervensi," ujar Syahganda di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Syahganda menuturkan bahwa Prabowo sekali lagi menekankan perkara itu sepenuhnya berada di ranah lembaga peradilan. Oleh sebab itu, pihak pemerintah memilih bersikap menunggu apa pun hasil yang akan diucapkan MK.
"Itu yang saya tahu dari pertemuan kami kemarin di Hambalang. Beliau bilang itu kita serahkan kepada yudikatif, begitu," jelasnya.
Menurut Syahganda, sikap tersebut mencerminkan komitmen Prabowo untuk memberi ruang penuh kepada MK menjalankan kewenangannya tanpa tekanan dari pihak eksekutif.
"Jadi, saya pikir ini kita tunggu saja, saya yakin Bapak Presiden itu membiarkan Mahkamah Konstitusi," tambahnya.
Sementara itu, MK menjadwalkan pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB, bertempat di Gedung MK RI 1 Lantai 2. Perkara ini merupakan bagian dari sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penetapan jadwal pengucapan putusan tersebut merujuk pada Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Ketua MK Suhartoyo di Jakarta pada 16 September 2026. Dalam beleid itu, tahapan sidang putusan dijadwalkan berlangsung pada rentang 5 hingga 6 Oktober 2026.
"Sidang Putusan, pengucapan putusan, 5 Oktober 2026 hingga 6 Oktober 2026," dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026, yang ditandatangani oleh Ketua MK Suhartoyo.
Regulasi tersebut secara spesifik mengatur tahapan, kegiatan, serta jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang baru diajukan pada 2026. Putusan yang dibacakan malam ini akan menjadi penentu atas gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional