- Prabowo tunjuk Aryo Windutomo sebagai Plt KSP
- Listyo Sigit diberhentikan karena masuk daftar tersangka penyadapan ilegal
- Pemerintah jamin layanan kepolisian tetap berjalan
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (4/11/2026) mengumumkan penunjukan Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru saja dicopot dari jabatan tersebut. Pengangkatan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut Prasetyo, pemecatan Listyo Sigit dilakukan setelah namanya tercantum dalam daftar tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. "Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah mengambil keputusan berkenaan dengan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP," ujarnya.
Sebagai pengganti sementara, Aryo Windutomo—yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden—akan melaksanakan tugas dan wewenang KSP hingga ada keputusan final mengenai penempatan tetap jabatan tersebut.
Pihak eksekutif menegaskan bahwa proses pergantian ini tidak akan mengganggu pelayanan publik yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia. "Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang," jelas Prasetyo.
Kasus penyadapan tersebut baru-baru ini melibatkan tiga perwira tinggi Polri. Pada Selasa (3/11/2026) Komjen Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, mengumumkan penetapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Penyidik menilai bahwa kegiatan pemantauan dilakukan tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku, menargetkan Presiden, sejumlah pejabat negara, media, serta organisasi masyarakat sipil sejak 2025 hingga 2026.
Penyelidikan juga menemukan upaya menghapus jejak melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu tablet iPad, dan empat flash drive USB.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketiga tersangka kini menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 258 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) atau (2) KUHP yang dapat menjatuhkan hukuman hingga enam tahun. Selain itu, mereka juga dikenai Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sumber: Pojok Satu