Poin Penting
  • Penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung dengan potensi kerugian Rp300 triliun
  • Investigasi tambang emas ilegal di Kepulauan Sangihe diperkirakan rugi Rp200 miliar
  • Pembentukan DSI dan rencana BMKS untuk kelola sumber daya strategis

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak sejumlah permasalahan struktural yang menghambat kemajuan negara. Selama dua tahun masa jabatan, pemerintahanannya telah meluncurkan rangkaian kebijakan yang menargetkan masalah fundamental, termasuk inkonsistensi penegakan Pancasila, praktik korupsi, serta jaringan mafia di sektor ekstraksi sumber daya alam.

Menurut data resmi, otoritas menutup lebih dari seribu lokasi penambangan timah yang tidak berizin di provinsi Bangka Belitung. Pemerintah memperkirakan bahwa penutupan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Pada bulan Oktober, Prabowo juga memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan tambang emas tanpa izin di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp200 miliar.

Di bidang energi, Kejaksaan Agung menerima mandat untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produksi kilang pada kontrak kerja sama PT Pertamina dengan mitra luar negeri periode 2018‑2023. Selanjutnya, Presiden memberikan wewenang penuh kepada direksi Pertamina untuk melakukan perbaikan internal, menindak manajer yang terlibat penyimpangan, serta memberhentikan pihak yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Pemerintah juga menyiapkan langkah preventif melalui pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah sistem satu pintu untuk ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit, batubara, dan paduan besi. Selain itu, rencana pembuatan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) tengah digencarkan untuk menciptakan pasar terorganisir yang menetapkan harga acuan nasional bagi mineral dan komoditas penting.

Sebelum DSI dan BMKS dirancang, pemerintah mengaktifkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Keputusan Presiden No.5 Tahun 2025. Satgas yang dipimpin langsung oleh Prabowo melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung, guna memastikan pengelolaan hutan secara optimal dan menindak pelanggaran hukum di sektor kehutanan.

Sumber: RMOL