- Gibran menyatakan niat mundur dari jabatan wakil presiden namun sekaligus meminta kesempatan pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya lewat PTUN
- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pernyataan Gibran sebagai "statement politik yang cukup rumit dan cukup bersayap"
- Prabowo kini menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni proses hukum di PTUN dan tekanan politik di DPR yang berpotensi terus berjalan bersamaan
WartaPurwakarta - Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal kemungkinan mundur dari jabatannya menempatkan Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi politik yang pelik. Polemik seputar dokumen pendidikan putra sulung Joko Widodo itu kini memaksa Prabowo untuk mencari jalan keluar dari dua persoalan sekaligus: kelangsungan posisi wakil presiden dan penyelesaian lewat jalur hukum.
Kerumitan situasi ini bertambah karena niat mundur Gibran disampaikan bersamaan dengan permintaannya agar diberi ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan kata lain, meski membuka pintu untuk melepas jabatan, Gibran tetap ingin memperjuangkan isu yang menjadi pangkal polemiknya.
Kondisi itu membuat setiap langkah Prabowo menjadi perhatian luas. Respons presiden atas sinyal pengunduran diri Gibran bukan semata soal relasi keduanya dalam pemerintahan, melainkan juga berpotensi menentukan ke mana arah penyelesaian polemik ini bermuara.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pernyataan Gibran mencerminkan sikap politik yang belum tegas. Dalam wawancara pada program Kompas Malam yang ditayangkan melalui kanal YouTube KompasTV, Adi mencermati dua keinginan yang berjalan beriringan dalam pernyataan tersebut, yaitu kemungkinan melepas kursi wakil presiden dan tekad melanjutkan pembuktian melalui mekanisme hukum.
"Ada niatan untuk mundur, tapi pada saat yang bersamaan minta kesempatan untuk pembuktian soal kesetaraan ijazah SMA itu melalui PTUN. Ini yang saya sebut sebagai statement politik yang cukup rumit dan cukup bersayap," kata Adi.
Menurut Adi, niat pengunduran diri tidak bisa dipandang sebagai keputusan final selama belum diwujudkan secara nyata. Apabila pernyataan itu tidak disertai tindakan konkret, gelombang protes terhadap Gibran dinilai tidak akan mereda.
"Kalau sebatas niat untuk mengundurkan diri itu tidak dilakukan secara konkret, tidak direalisasikan, saya kira memang protes-protes dan aksi demonstrasi itu akan terus berlanjut," ujarnya.
**Prabowo Berhadapan dengan Dua Front Sekaligus**
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Prabowo tidak cukup hanya memberi Gibran ruang untuk menempuh jalur hukum. Proses pembuktian di PTUN memang bisa menjadi arena bagi Gibran untuk menjawab persoalan dokumen pendidikannya, namun tekanan politik di parlemen berpotensi terus mengalir secara terpisah.
Adi mengingatkan bahwa dinamika di DPR belum tentu terhenti meski Gibran memilih memperjuangkan perkaranya di jalur hukum. Pemerintah dengan demikian menghadapi dua arus yang bergerak bersamaan: upaya penyelesaian melalui proses hukum di satu sisi, dan tekanan politik yang mendorong adanya tindakan terhadap posisi Gibran di sisi lain.
Polemik dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dan putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026, keduanya berkaitan dengan persyaratan pendidikan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Perkembangan itu kemudian mendorong sejumlah anggota DPR untuk menuntut agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme politik dan konstitusional yang tersedia.
Sumber: Pojok Satu