Poin Penting
  • Presiden Prabowo melantik 9 pejabat dalam reshuffle kabinet jilid 8
  • Kewenangan reshuffle berlandaskan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 serta UU No. 39/2008 dan UU No. 30/2014
  • Penelitian KARTIKA 2026 menilai reshuffle sah konstitusional namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, syura, dan maslahah

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan pejabat baru dalam rangka perombakan kabinet jilid kedelapan. Penempatan pejabat tersebut mencakup posisi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sejumlah badan pemerintah lainnya.

Menurut konstitusi Indonesia, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan itu diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta perubahannya, serta Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan kerangka hukum bagi penataan kementerian dan pelaksanaan wewenang eksekutif.

Dalam praktiknya, reshuffle dapat dilakukan untuk menilai kinerja, mengisi jabatan yang kosong, menyesuaikan kebutuhan organisasi, atau memperkuat pelaksanaan program pemerintah.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman edisi Agustus 2026, berjudul “Kewenangan Presiden dalam Reshuffle Kabinet di Indonesia (Tinjauan Siyasah Dusturiyah)”, mengidentifikasi empat prinsip yang seharusnya menjadi acuan dalam penggunaan wewenang tersebut. Prinsip pertama adalah keadilan (‘adl), yang menekankan penilaian berbasis kompetensi dan kinerja. Prinsip kedua, amanah, menuntut akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat. Prinsip ketiga, musyawarah (syura), menyarankan agar masukan dari berbagai pihak dipertimbangkan. Prinsip keempat, kemaslahatan (maslahah), menekankan manfaat perubahan bagi publik.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa reshuffle kabinet yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Prabowo secara konstitusional sah, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan keempat prinsip tersebut.

Sumber: Pojok Satu