- Industri TPT menyumbang 0,97 persen PDB, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan menghasilkan ekspor sekitar 12 miliar dolar AS
- Pertumbuhan industri TPT mencapai 5,6 persen, sedangkan industri barang kulit dan alas kaki tumbuh 8,25 persen
- Prabowo meminta peninjauan regulasi bahan baku, penertiban impor, evaluasi PPN, serta percepatan peran Danantara
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sektor TPT dari hulu, antara, hingga hilir memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Industri tersebut berkontribusi sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 4 juta orang, dan mencatat nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.
Menurut Airlangga, pertumbuhan industri TPT juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. "Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen," ujarnya seusai rapat bersama Presiden.
Upaya memperkuat sektor tersebut mencakup penyelarasan tarif dari industri hulu sampai hilir serta pemberian kemudahan bagi pemasukan bahan baku. Pemerintah juga menyoroti impor kiloan dan bulk rest yang dinilai mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.
Prabowo meminta aturan Pertek dan regulasi terkait lainnya dikaji kembali agar pasokan bahan baku bagi industri dapat berjalan lancar. "Nah Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain," kata Airlangga.
Pembahasan rapat turut mencakup fleksibilitas tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain itu, pemerintah mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.
"Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas dan kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi, untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan," jelas Airlangga.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dalam rapat itu, Presiden juga meminta Danantara segera mengambil peran dalam penyelesaian restrukturisasi perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Airlangga menegaskan, industri tekstil tidak termasuk kategori sunset sehingga masih memiliki peluang untuk memperoleh dukungan reinvestasi dan tambahan modal kerja.
"Presiden meminta agar Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja," pungkas Airlangga.
Sumber: RMOL