- Presiden Prabowo belum menyetujui usulan DEN untuk mengubah definisi korupsi dan meminta kajian lebih lanjut
- Yusril menekankan pentingnya memperjelas batasan keuangan negara terutama terkait BUMN
- Usulan DEN menitikberatkan pada penyuapan sebagai inti tindak pidana korupsi sesuai standar internasional
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto tidak serta-merta mengiyakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan penyesuaian definisi tindak pidana korupsi. Alih-alih langsung menyepakati, Prabowo menginstruksikan agar proposal tersebut ditelaah secara lebih komprehensif sebelum dituangkan ke dalam kebijakan resmi.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Yusril sekaligus meluruskan informasi yang beredar bahwa Prabowo sudah menyetujui rencana DEN untuk merevisi pengertian korupsi dengan fokus pada praktik penyuapan atau bribery.
"Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui usulan DEN, tetapi meminta agar dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita dapat merumuskan pengertian korupsi yang sesuai dengan situasi negara yang kita hadapi," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (26/10/2026).
Lebih jauh, Yusril menyoroti bahwa diskusi tentang redefinisi korupsi tidak dapat dipisahkan dari persoalan batasan keuangan negara. Menurutnya, pengertian keuangan negara harus dipertegas, khususnya menyangkut pengelolaan aset serta aktivitas bisnis badan usaha milik negara (BUMN). Cakupan persoalan ini meliputi status kekayaan negara yang telah dipisahkan untuk pendirian BUMN hingga aset yang berada di bawah kendali anak perusahaan BUMN.
Yusril menjelaskan, ketidakjelasan batasan tersebut berpotensi memunculkan masalah hukum ketika sebuah perusahaan merugi dalam menjalankan usahanya. Pada kondisi tertentu, kerugian bisnis semacam itu bisa bermuara pada sangkaan tindak pidana korupsi sehingga diperlukan garis tegas antara risiko usaha dan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.
"Menurut saya, yang jauh lebih penting adalah memperjelas definisi keuangan negara itu sendiri karena pengertiannya sangat luas," ujar Yusril.
Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa kebutuhan memperjelas definisi keuangan negara bukan berarti pemerintah telah memutuskan untuk menghilangkan unsur kerugian negara dari perkara korupsi. Prabowo tetap menghendaki penelaahan lebih lanjut agar rumusan hukum yang disiapkan mampu menjawab persoalan tanpa menyempitkan ruang lingkup pemberantasan korupsi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan bahwa DEN telah menyampaikan usulan kepada Prabowo guna menyelaraskan definisi korupsi dengan standar internasional. Gagasan tersebut menempatkan penyuapan sebagai salah satu bentuk utama tindak pidana korupsi. DEN turut menyoal penggunaan unsur kerugian negara dalam penanganan kasus korupsi, terutama yang bersinggungan dengan kegiatan bisnis.
Menurut Luhut, pendekatan yang selama ini diterapkan dapat memicu kekhawatiran dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk di lingkungan BUMN dan Danantara. Aktivitas usaha selalu mengandung risiko, termasuk kemungkinan merugi. Apabila kerugian bisnis langsung berujung pada proses hukum pidana tanpa mempertimbangkan konteks dan unsur perbuatannya, situasi tersebut dinilai dapat menghambat iklim usaha.
Sumber: Pojok Satu