Poin Penting
  • Prabowo menginstruksikan minimal 70 persen pendapatan tambang dinikmati negara
  • Pemerintah terapkan sistem ekspor satu pintu agar volume ekspor tercatat transparan
  • Prabowo menegaskan pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh menteri terkait, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, agar porsi pendapatan dari sektor pertambangan yang mengalir ke negara tidak boleh kurang dari 70 persen. Arahan itu disampaikannya dalam acara Tanwir dan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan investor asing maupun swasta dalam kegiatan pertambangan masih dibuka, terutama untuk menutup kebutuhan modal awal. Akan tetapi, begitu investasi tersebut telah kembali, keuntungan yang dihasilkan wajib lebih besar dinikmati oleh bangsa Indonesia.

"Karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal boleh, investasi anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," katanya.

Di luar soal bagi hasil pertambangan, Prabowo turut menyoroti celah kebocoran pada aktivitas ekspor komoditas. Pemerintah, kata dia, kini memberlakukan mekanisme satu pintu melalui lembaga yang telah ditunjuk, sehingga volume ekspor dapat dipantau secara transparan dan tidak lagi mudah dimanipulasi.

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegasnya.

Prabowo juga menekankan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan cabang-cabang produksi strategis dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat.

"Alhamdulillah sekarang kita berorientasi kepada pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi. Berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara," ucapnya.

Sumber: RMOL