Poin Penting
  • Presiden Prabowo minta audit forensik keuangan haji
  • Menteri Haji Irfan Yusuf sampaikan apresiasi Presiden atas hotline anti-mafia
  • Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak akan koordinasikan audit dengan BPKP

WartaPurwakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola haji dan umrah, khususnya pada pengelolaan dana serta penanggulangan praktik yang merugikan jemaah. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 28 September 2026, dengan kehadiran Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Irfan, Presiden memberikan perhatian khusus untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari segala bentuk kecurangan. Ia menambahkan bahwa Presiden juga mengapresiasi inisiatif Kementerian Haji dan Umrah yang telah meluncurkan saluran bantuan (hotline) untuk memberantas mafia haji dan umrah. “Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” ujar Irfan.

Irfan menegaskan bahwa dukungan Presiden menjadi pendorong kuat bagi kementerian untuk terus menata dan menyingkirkan praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi calon jemaah. “Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah, supaya jemaah tidak terugikan. Sapu, istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” tambahnya.

Sementara itu, Dahnil menjelaskan bahwa Presiden juga meminta dilakukannya audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji. Menurutnya, audit tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi keuangan haji saat ini sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan ke depan. “Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji. Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya,” kata Dahnil.

Ia menambahkan bahwa langkah selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi terkait lainnya.

Sumber: RMOL