Poin Penting
  • Prabowo perintahkan Kapolri selidiki dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden dan pejabat negara
  • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan arahan harus objektif, transparan, dan tidak mengganggu layanan kepolisian
  • Pemerintah menegaskan penyadapan diatur hukum dan kasus dianggap mengarah pada perbuatan makar, penanganan oleh oknum tertentu

WartaPurwakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menugaskan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyadapan tanpa izin yang menimpa sejumlah pihak, termasuk dirinya, pejabat tinggi negara, pengusaha, serta tokoh organisasi masyarakat sipil.

Arahan tersebut disampaikan secara langsung kepada Kapolri setelah Prabowo melaporkan perkembangan penanganan kasus penyadapan kepada Presiden pada sebuah konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 November 2026.

“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri agar proses ini dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup‑tutupi,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prabowo menekankan bahwa investigasi harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang ada, menonjolkan objektivitas dan keterbukaan, serta tidak mengganggu fungsi utama kepolisian dalam melayani masyarakat. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan Kapolri telah dilakukan untuk memastikan layanan publik tetap optimal.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” tegas Prasetyo.

Menteri Sekretaris Negara menegaskan kepedulian Presiden terhadap kasus ini karena melibatkan informasi sensitif yang dapat mengancam kepentingan, kedaulatan, bahkan keselamatan negara bila disalahgunakan. Ia menilai tindakan penyadapan tersebut berpotensi masuk dalam kategori makar.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” kata Prasetyo.

Meskipun demikian, Prasetyo meminta publik untuk tidak khawatir, menjelaskan bahwa proses penyadapan diatur secara jelas dalam peraturan perundang‑undangan, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian RI. Ia menegaskan bahwa kasus ini melibatkan oknum tertentu yang akan diproses sesuai hukum.

“Bahwa proses‑proses penyadapan sesungguhnya telah diatur di dalam peraturan‑peraturan perundang‑undangan yang kita miliki, sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Ini dilakukan tentunya oleh oknum‑oknum tertentu,” tutupnya.

Sumber: RMOL