Poin Penting
  • Prabowo menerima laporan Kapolri soal 95 korporasi terindikasi melanggar aturan dan bertanggung jawab atas kebakaran hutan
  • Presiden siap mencabut seluruh izin korporasi begitu bukti pelanggaran terkumpul kuat
  • Prabowo menegaskan sikapnya berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri untuk mengusut secara tuntas 95 korporasi yang diduga terlibat dalam pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi tersebut diungkapkan Prabowo saat hadir di puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat malam, 18 September 2026.

Menurut Prabowo, informasi mengenai keterlibatan puluhan korporasi itu diperolehnya langsung dari laporan Kapolri. "Kapolri melaporkan kepada saya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar mereka ikut bertanggung jawab atas kebakaran-kebakaran itu," ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, kepala negara menyatakan telah menginstruksikan agar proses pengusutan berjalan tanpa keraguan. Prabowo juga menegaskan kesiapannya mengambil tindakan tegas begitu bukti pelanggaran dinilai cukup kuat.

"Saya sudah kasih petunjuk Kapolri usut terus jangan ragu-ragu. Begitu bukti sudah kuat, lapor ke saya. Saya akan mencabut semua izin-izin mereka itu," tegasnya.

Presiden menekankan bahwa langkah yang diambilnya sepenuhnya berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas sumber daya alam. Prabowo turut menyindir pihak yang selama ini dianggap mengelabui pemerintah dengan menyampaikan laporan tidak benar.

"Saya tidak ragu2 karena saya setia kepada UUD 1945 pasal 33, bumi dan air dan semua kekayaan alam dikuasai negara. Apalagi yang melanggar. Sekian puluh tahun laporan palsu. Dia kira dia bisa lebih hebat dari pemerintah NKRI, ayo! Ayo adu kekuatan!" ujar Prabowo.

Di luar isu karhutla, Prabowo juga menyoroti adanya upaya sejumlah pihak yang dinilainya sengaja menciptakan keributan. Ia menilai aksi semacam itu berpotensi merusak citra Indonesia di mata dunia sekaligus menakuti calon investor yang hendak menanamkan modal di dalam negeri.

"Saya yakin rakyat dibelakang saya. Mereka ingin selalu pengen bikin huru hara tinggal itu bayar anak-anak kita yang gak ngerti apa-apa supaya bikin gaduh, di foto, di film, disebarkan ke seluruh dunia, supaya orang-orang takut untuk investasi di Indonesia tinggal itu saja," pungkasnya.

Sumber: RMOL