Poin Penting
  • Presiden Prabowo menyalurkan Banpres total Rp200 miliar untuk penanganan karhutla di Sumsel dalam dua tahap masing-masing Rp100 miliar
  • Tahap pertama menyasar Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, tahap kedua mencakup 10 kabupaten/kota
  • Menhut Raja Antoni menegaskan dana harus digunakan secara transparan dan akuntabel khusus untuk kebutuhan karhutla

WartaPurwakarta - Sebesar Rp200 miliar Bantuan Presiden (Banpres) telah dikucurkan Presiden Prabowo Subianto guna mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp100 miliar, yang langsung diterimakan kepada pemerintah provinsi beserta sejumlah kabupaten dan kota.

Informasi itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Antoni dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang digelar bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel, Senin, 26 Oktober 2026.

"Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar, Banpres ini dilihat dari status kedaruratan," ujarnya.

Pada tahap pertama, dana sebesar Rp100 miliar disalurkan kepada Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Adapun tahap kedua senilai Rp100 miliar berikutnya dibagikan kepada sepuluh kabupaten dan kota, meliputi Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Kota Prabumulih, dan Lahat.

Raja Antoni menekankan bahwa besaran bantuan yang diterima masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan tingkat status kedaruratan karhutla setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah penerima diminta memastikan penggunaan dana berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini dana dari Presiden Prabowo Subianto untuk karhutla, maka dipergunakan untuk yang berkaitan dengan karhutla," pesan Menhut.

Banpres tersebut bersifat sebagai dukungan tambahan dan terpisah dari dana siap pakai BNPB, anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca serta water bombing, maupun alokasi yang bersumber dari APBD masing-masing daerah. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bersinergi dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memperkuat respons penanganan karhutla di Sumsel.

Sumber: RMOL