Poin Penting
  • Persetujuan Prabowo atas kajian DEN tentang definisi korupsi
  • Kajian mengacu pada UNCAC dan UU No 7/2006
  • DEN akan tingkatkan penyediaan data bagi Presiden

WartaPurwakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan persetujuannya terhadap studi yang disusun Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk meninjau kembali definisi korupsi agar sejalan dengan standar internasional. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat ekonomi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” ujar Luhut.

Studi yang dimaksud akan merujuk pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC), konvensi antikorupsi PBB yang telah diadopsi Indonesia melalui Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2006. Menurut Luhut, revisi definisi korupsi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan seperti Danantara dalam mengambil keputusan bisnis, mengingat kerugian investasi tidak selalu mencerminkan tindak pidana.

“Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apapun pasti ada resikonya,” tambahnya.

Selain itu, DEN berencana memperkuat penyediaan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan Presiden, terutama di tengah tantangan ekonomi global. “Kami akan lebih intensif memberikan data-data briefing pada Presiden sehingga dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang Presiden ter‑upgrade dengan data-data yang update betul,” pungkas Luhut.

Sumber: RMOL