Poin Penting
  • Prabowo menekankan kesejahteraan harus diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dan daya beli
  • Pemerintah merencanakan penyaluran kredit Rp400 triliun pada tahun mendatang
  • Program pembiayaan ditargetkan menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau 100 juta orang

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah harus menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut dia, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar slogan, melainkan kenaikan penghasilan riil dan daya beli setiap keluarga.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Prabowo menyebut petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai kelompok yang harus merasakan dampak pembangunan ekonomi.

“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata, slogan,” tegas Prabowo.

Ia menjelaskan, kesejahteraan perlu terlihat melalui pertumbuhan pendapatan masyarakat secara nyata. Dengan begitu, kemampuan setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup juga meningkat. Pemerintah, kata Prabowo, sedang mengarahkan strategi ekonomi agar lebih berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini garis kita, ini strategi kita,” paparnya.

Dalam upaya memperluas akses pembiayaan, pemerintah berencana menyalurkan kredit senilai Rp400 triliun pada tahun mendatang. Sasaran program tersebut mencakup petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga di daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.

Prabowo mengatakan program itu diproyeksikan menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Jika dihitung berdasarkan anggota keluarga, cakupannya diperkirakan mencapai kurang lebih 100 juta orang.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempersempit kesenjangan ekonomi melalui penguatan akses pembiayaan. Pengelolaan kekayaan nasional, menurut dia, harus diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Saya tidak mau jadi presiden rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya nggak jadi presiden,” pungkasnya.

Sumber: RMOL