- Prabowo menilai filosofi ekonomi Indonesia belum sesuai dengan UUD 1945
- Manfaat ekonomi disebut masih dinikmati kurang dari satu persen masyarakat
- Pemerintah menargetkan penutupan 700 BUMN hingga Desember
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto menilai arah filosofi ekonomi Indonesia selama ini belum sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Prabowo menyebut pembagian manfaat ekonomi nasional masih belum merata. Menurut dia, kondisi tersebut membuat kekayaan negara belum dapat dirasakan seluruh kelompok masyarakat.
“Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini, filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Prabowo, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia mengatakan manfaat perekonomian selama ini lebih banyak terkumpul pada kelompok masyarakat tertentu. Prabowo menyebut penerima manfaat ekonomi tersebut jumlahnya kurang dari satu persen.
“Sekarang, ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen di atas. Inilah upaya, saudara-saudara,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi, Prabowo menyinggung kebocoran kekayaan nasional yang menurut dia telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah, kata dia, sedang berupaya mengarahkan kembali kebijakan ekonomi nasional agar sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Prabowo mengakui pembenahan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, ia memastikan langkah yang dijalankan pemerintah berada pada arah yang tepat.
“Tapi yang ingin saya garis bawahi, we are on the right track. Kita sudah di jalan yang benar, kita di arah yang benar,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dalam agenda efisiensi, pemerintah juga melakukan penataan badan usaha milik negara (BUMN). Dari 1.074 BUMN, jumlah perusahaan setelah melalui proses konsolidasi dan perampingan menjadi sekitar 364.
Pemerintah menargetkan penutupan 700 BUMN hingga Desember mendatang. Perusahaan yang menjadi sasaran ialah BUMN yang dinilai tidak efisien, mengalami kerugian, atau membuat laporan keuangan palsu.
“Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup, yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini membuat laporan keuangan palsu, kita tutup,” tandas Prabowo.
Sumber: RMOL