- Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) melalui Keppres Nomor 97/P Tahun 2026
- Suahasil menyatakan mendapat arahan khusus dari Presiden untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara
- Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati dan pemerintah belum mengungkap alasan khusus pemberhentiannya
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Pengangkatan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
Pemerintah belum mengungkap alasan khusus pemberhentian Purbaya setelah sekitar satu tahun menduduki kursi Menteri Keuangan. Keterangan resmi yang muncul adalah pesan Presiden Prabowo kepada Suahasil mengenai pengelolaan keuangan negara.
Usai dilantik, Suahasil mengatakan dirinya mendapat arahan khusus dari Presiden untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. “Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil, Senin (14/9/2026).
Pergantian Menkeu terjadi ketika pemerintah menghadapi kebutuhan menjaga APBN sekaligus menjalankan berbagai program prioritas nasional. Suahasil menegaskan APBN harus sehat, kredibel, dan mampu membiayai agenda pemerintah.
“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dalam perjalanan satu tahunnya, Purbaya membawa sejumlah pendekatan berbeda dalam mengelola kebijakan fiskal.
Sumber: Pojok Satu