Poin Penting
  • Prabowo menyebut potensi kebocoran APBN dari markup pengadaan barang mencapai 30 persen atau sekitar Rp400 triliun dari total belanja Rp1.200 triliun
  • Setiap provinsi akan mendapat tambahan anggaran Rp100 miliar dan setiap kabupaten minimal Rp20 miliar sebagai hasil efisiensi
  • Program perbaikan sekolah diperluas dari 71.000 menjadi 88.000 unit, serta pembangunan minimal 1.000 desa nelayan ditargetkan selesai akhir tahun ini

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kekayaan negara tidak akan lagi dibiarkan mengalir keluar tanpa kendali. Pernyataan itu disampaikannya saat tampil sebagai pembicara dalam Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus perayaan Milad ke-114 Muhammadiyah, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

"Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyoroti salah satu celah pemborosan anggaran yang selama ini luput dari perhatian, yakni pola pengadaan barang dan jasa yang berjalan sendiri-sendiri di tiap kementerian, provinsi, maupun kabupaten. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi serupa kerap dibeli dengan harga yang berbeda-beda antarinstansi. Pemerintah, kata Prabowo, kini mendorong penyatuan dan rasionalisasi sistem pengadaan tersebut.

"Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," tegas Prabowo.

Ia mengungkapkan, total belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen diperkirakan lenyap akibat praktik penggelembungan harga.

"Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun," ungkapnya.

Hasil penghematan itu, menurut Prabowo, akan disalurkan langsung ke daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengucurkan dana tambahan ke seluruh wilayah, dengan besaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk tiap kabupaten.

"Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," tutur Prabowo.

Efisiensi anggaran juga disebut membuka ruang bagi perluasan program pembangunan di sektor pendidikan. Pemerintah yang semula menargetkan perbaikan 71.000 sekolah pada tahun ini kini mampu menjangkau hingga 88.000 sekolah. Selain itu, pembangunan desa-desa nelayan turut masuk dalam daftar prioritas.

"Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah," tutupnya.

Sumber: RMOL