Poin Penting
  • Pemerintah tengah membahas pengembalian kewenangan pengangkatan guru ke pemerintah pusat
  • Prabowo menyoroti tantangan objektivitas rekrutmen guru di daerah
  • Pemerintah menyiapkan crash program dengan merekrut sarjana terbaik sebagai guru darurat

WartaPurwakarta - Pemerintah saat ini tengah mengkaji opsi mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis, 17 September 2026.

"Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang tujuannya baik. Meski demikian, dalam praktiknya, pelimpahan wewenang rekrutmen guru kepada pemerintah daerah memunculkan persoalan tersendiri, khususnya terkait objektivitas dan mutu tenaga pendidik.

"Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita," ujar Prabowo.

Guna menjawab persoalan kualitas guru yang belum merata, pemerintah mempertimbangkan penyelenggaraan kursus, penataran, hingga program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik. Digitalisasi ruang kelas juga ditempatkan sebagai salah satu langkah untuk menekan kesenjangan kualitas pendidikan.

"Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu," tutur Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan rencana crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

"Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah," kata Prabowo.

"Umpamanya kita punya 300 ribu sekolah. Ya, mungkin kita mulai dari SD dulu, kita rekrut mungkin 30 ribu sarjana. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan untuk crash program," sambungnya.

Sebagai alternatif lain, pemerintah juga mempertimbangkan penugasan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk membantu sekolah tertentu selama dua atau tiga minggu sesuai kebutuhan.

Sumber: RMOL