Poin Penting
  • BPGMN berada langsung di bawah Presiden bukan di bawah Kementerian Kehutanan
  • Dibentuk usai rapat terbatas di Istana Merdeka pada 24 September 2026
  • Fokus cegah karhutla di enam provinsi berbasis gambut

WartaPurwakarta - Sebuah lembaga anyar bakal diandalkan untuk memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN melalui sebuah rapat terbatas yang mempertemukan sejumlah menteri serta akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, penataran lembaga ini bersumber dari instruksi langsung kepala negara. Lembaga ini dipersiapkan secara berbeda dibanding Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selama ini nangkring di Kementerian Kehutanan. Ke depan, BPGMN ditetapkan sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden.

Raja Juli menegaskan bahwa susunan kepegawaian BPGMN bakal diisi oleh para akademisi dan tenaga profesional, ditopang oleh kucuran dana yang mencukupi.

"Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup, ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," papar dia.

Pendirian BPGMN dicitrakan Raja Juli sebagai instrumen krusial demi mempertajam kualitas pencegahan karhutla pada ekosistem gambut. Kebijakan tersebut sekaligus ditafsirkan sebagai cerminan keterbukaan kepala negara dalam menampung saran, penilaian, sampai kritik tajam dari komunitas riset.

"Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya," tutup dia.

Sumber: RMOL