- Menteri Kehutanan Raja Antoni menjadikan praktik kelola gambut di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, sebagai rujukan pembentukan BPGMN
- Badan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto dengan pendekatan berbasis riset
- Praktik tata air gambut melalui sekat kanal di Riau direncanakan direplikasi ke 6 provinsi prioritas karhutla
WartaPurwakarta - Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN yang sedang disiapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Antoni bakal merujuk pada praktik pengelolaan lahan gambut yang dijalankan warga di Riau. Pernyataan tersebut disampaikan Raja Antoni usai meninjau Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove berlokasi di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, pada Rabu 30 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, menteri berbagi aktivitas bersama sejumlah pejabat tinggi dan akademisi. Hadir mendampingi antara lain Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Panglima Kodam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Peneliti Gambut Universitas Riau Haris Gunawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Bupati Bengkalis Kasmarni, beserta jajaran Forkopimda lainnya.
Raja Antoni menuturkan, pendirian lembaga itu mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto pasca menerima saran dari para akademisi dan ilmuwan. Ia menekankan perlunya penanganan ekosistem gambut secara serius memakai metode berlandaskan kajian ilmiah.
Kawasan yang dikunjunginya itu disebut sebagai laboratorium hidup yang bakal memfasilitasi proses pembelajaran bagi institusi anyar pasca diluncurkan. Praktik yang sudah dijalankan oleh warga setempat kelak ditargetkan untuk diteliti ulang dan diterapkan kembali di daerah lain, khususnya pada 6 provinsi utama penanganan karhutla.
"Untuk belajar dari apa yang sudah dipelajari dan kemudian direplikasi ke tempat-tempat lain di enam provinsi yang lain," ujarnya.
Terkait kegiatan di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau, tampak betapa krusialnya sinergi antara pemerintah, kalangan akademik, warga, hingga pelaku sektor swasta. Salah satu aktivitas yang menjadi sorotan ialah metode penataan tata air gambut atau water sharing memanfaatkan sekat kanal, sehingga aktivitas masyarakat tetap berlangsung tanpa memicu kekeringan pada lahan gambut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Pelajarannya adalah semua harus bekerja sama, bergotong-royong, mulai dari pemerintah, peneliti, pengusaha juga, setiap privat sektor harus terlibat bersama," pungkasnya.
Sumber: RMOL