- Pemerintah tekankan penanganan penyadapan Prabowo harus patuh hukum
- Prasetyo terkejut atas rumor keterlibatan ketum partai politik
- Bareskrim Polri tetapkan empat tersangka, termasuk polisi SU yang sakit
WartaPurwakarta - Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menindak dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa aparat penegak hukum wajib melaksanakan penyelidikan secara terbuka, tanpa menyembunyikan perkembangan kasus.
“Kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus,” ujar Prasetyo pada Jumat, 6 November 2026, saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai langkah selanjutnya pemerintah. Ia menekankan pentingnya sikap waspada yang konsisten serta upaya pembersihan berkelanjutan dalam rangka mencegah pelanggaran serupa.
Ketika ditanyai mengenai spekulasi yang mengaitkan ketua umum sebuah partai politik dengan kasus penyadapan, Prasetyo mengaku belum menerima informasi resmi dan tampak terkejut. “Ha, keterlibatan ketum parpol?” ucapnya.
Menteri tersebut meminta agar seluruh proses penyidikan dijalankan berdasarkan landasan hukum, dan menegaskan bahwa transparansi harus menjadi prinsip utama aparat yang menangani perkara ini.
Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menambahkan bahwa seorang anggota kepolisian berinisial SU kini masuk dalam daftar tersangka baru. SU ditetapkan karena diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur yang sah, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto, Direktur Tindak Pidana Siber, menjelaskan bahwa SU menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, SU belum ditahan; penyidik melaporkan bahwa ia sedang dirawat karena stroke.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penetapan tersebut meningkatkan jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi empat orang, dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU. Semua pihak yang terlibat diharapkan melanjutkan penyelidikan dengan penuh akuntabilitas dan kepatuhan pada hukum yang berlaku.
Sumber: Pojok Satu