Poin Penting
  • Impor beras 2023‑2024 mencapai 3,06 jt ton dan 4,52 jt ton
  • Target swasembada dipercepat menjadi satu tahun, diumumkan 7 Jan 2026 di Karawang
  • 16 Inpres/Perpres diterbitkan sejak awal pemerintahan

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai dua tahun kepemimpinan mereka dengan penekanan pada percepatan program pertanian. Fokus utama pemerintah meliputi peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan tata kelola pangan, serta kebijakan yang lebih pro‑petani.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Indonesia mengimpor beras sebesar 3,06 juta ton, dan pada 2024 angka impor naik menjadi 4,52 juta ton. Angka tersebut menegaskan tantangan dalam menjaga kecukupan pasokan beras nasional di tengah tekanan perubahan iklim.

Dalam upaya menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo memperpendek jadwal pencapaian swasembada pangan yang semula direncanakan selama empat tahun menjadi satu tahun. Deklarasi resmi dilakukan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa percepatan target tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN pangan, serta elemen pendukung lainnya. “Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BULOG, hingga aparat penegak hukum. Tugas kami adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat,” tegas Mentan Amran.

Selama dua tahun masa jabatan, pemerintah telah mengesahkan 16 Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden yang menyentuh berbagai aspek pembangunan, termasuk penguatan sektor pangan dan pertanian. Kecepatan penerbitan regulasi dipandang penting karena sektor pertanian memerlukan keputusan yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan.

Kebijakan yang dikeluarkan mencakup perbaikan subsidi pupuk, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan adopsi teknologi pertanian, serta peningkatan penyerapan gabah dan beras oleh lembaga penyalur. Menurut Mentan Amran, “Yang paling penting dari sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya. Petani harus merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk, kepastian air, dukungan teknologi, sampai hasil panen yang terserap dengan harga yang layak.”

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menurunkan ketergantungan pada impor, dan memberikan kepastian bagi petani dalam mengakses input serta menjual hasil produksi dengan harga yang adil.

Sumber: Pojok Satu