- Presiden Prabowo meminta usulan DEN terkait perubahan definisi korupsi dikaji lebih mendalam
- Yusril Ihza Mahendra menegaskan perlunya sinkronisasi UU Tipikor dengan KUHP baru dan RUU Perampasan Aset
- Pemerintah berencana membentuk tim kajian yang melibatkan akademisi, penegak hukum, dan aktivis
WartaPurwakarta - Rencana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merombak batasan pengertian tindak pidana korupsi dalam regulasi nasional belum memperoleh persetujuan final dari Presiden Prabowo. Kepala Negara menginstruksikan agar gagasan tersebut ditelaah kembali secara komprehensif agar selaras dengan kondisi riil di Tanah Air.
Keterangan tersebut dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sesudah mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Pertemuan tersebut mengulas rencana DEN yang hendak mengubah definisi korupsi pada UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam diskusi itu, Prabowo sempat menggali kepastian perihal isi Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC), khususnya apakah instrumen internasional itu hanya menggolongkan penyuapan sebagai tindakan korupsi. Yusril memaparkan bahwa ketentuan UNCAC sejatinya mencakup spektrum yang luas, bukan semata urusan suap, serta berfungsi sebagai rujukan bagi tiap negara anggota dalam menyusun perundang-undangan domestik.
“Dan Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEn, tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” paparnya.
Pembaruan rumusan delik korupsi dipandang harus berjalan seiring dengan dinamika payung hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut pandangan Yusril, perubahan pada UU Tipikor wajib diselaraskan dengan KUHP serta KUHAP anyar, di samping mempertimbangkan RUU Perampasan Aset yang saat ini masih diproses.
"Jadi, mau tidak mau itu harus ada sinkronisasi juga terhadap undang-undang Tipikor yang ada sekarang ini," ujarnya.
Kejelasan batasan ihwal keuangan negara serta kerugian perekonomian negara juga dinilai perlu dipertegas. Kerugian perekonomian negara, menurut Yusril, mestinya menjangkau kejahatan ekstraktif dan pelanggaran dagang seperti praktik manipulasi faktur (under-invoicing) tambang dan penangkapan ikan ilegal, tidak hanya terpatok pada delik suap serta penyalahgunaan kewenangan birokrasi.
"Tipikor kita sekarang ini, pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Nah, perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan. Jadi, kalau orang itu melakukan pencurian ikan, ya, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan, jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga," tegas Yusril.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Guna merumuskan formula revisi perundangan secara matang, pemerintah berencana membentuk kelompok kerja khusus yang merangkul kalangan akademisi, penegak hukum, dan pegiat antikorupsi.
"Ini kan satu ide untuk melakukan revisi, normal aja, para akademisi, para aktivis akan diundang, ya, untuk memberikan masukan-masukan dan dimulai dengan satu tim kajian, ya," kata Yusril.
Sumber: RMOL