Poin Penting
  • Presiden Prabowo menginstruksikan pembenahan menyeluruh terhadap layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit
  • Waktu antrean pasien diminta untuk dipersingkat secara signifikan
  • Fasilitas kesehatan dilarang membedakan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum

WartaPurwakarta - Pemerintah menuntut adanya pembenahan menyeluruh pada mutu layanan BPJS Kesehatan di setiap fasilitas kesehatan di tanah air. Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, terdapat dua sorotan utama yang digarisbawahi oleh Kepala Negara, yaitu percepatan waktu tunggu antrean serta peniadaan praktik perlakuan diskriminatif terhadap pasien. Keterangan mengenai instruksi pimpinan negara tersebut kemudian dibeberkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah forum rapat berakhir.

"Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik," kata Budi di Istana Merdeka.

Selain urusan efisiensi antrean, penyetaraan standar penanganan medis di seluruh jaringan rumah sakit turut ditekankan oleh Presiden. Pihak penyedia layanan medis diinstruksikan untuk menyetop praktik pemisahan maupun perbedaan sikap kepada pengguna kartu BPJS Kesehatan bila dibandingkan dengan pasien jalur reguler berbayar.

"Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS," tegas Menkes.

Kebijakan tegas ini digulirkan sebagai ikhtiar otoritas negara demi menjamin pemenuhan hak pengobatan yang setara, manusiawi, dan terjangkau bagi segenap warga negara tanpa terkecuali.

Sumber: DelikJabar