- Prabowo minta revisi definisi korupsi dalam UU 31/1999 dan 20/2001
- Yusril sampaikan arahan setelah pertemuan dengan presiden, termasuk penyesuaian dengan UNCAC
- Pemerintah akan kaji praktik under‑invoicing di pertambangan dan penangkapan ikan ilegal sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi
WartaPurwakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh lembaga terkait untuk meninjau kembali rumusan tindak pidana korupsi yang termuat dalam Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001. Arahan tersebut disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah pertemuan pribadi dengan Presiden.
Menurut Yusril, pembahasan mencakup upaya menyelaraskan definisi korupsi nasional dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ia menambahkan bahwa usulan perubahan definisi yang diajukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah diteruskan kepada Prabowo, namun presiden belum memberikan persetujuan final. “Saya baru berbicara dan berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang‑Undang 31 Tahun 1999 dan Undang‑Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” ujar Yusril.
Yusril menekankan bahwa penyesuaian definisi tidak hanya berfokus pada penyuapan, melainkan juga harus memperhitungkan elemen lain yang diatur dalam UNCAC. Ia menegaskan bahwa penerapan standar internasional harus tetap relevan dengan kondisi domestik. “Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” tambahnya.
Dalam rangka memperkuat kebijakan antikorupsi, pemerintah juga menyoroti beberapa praktik yang berpotensi menggerus aset negara, seperti under‑invoicing dalam sektor pertambangan serta penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Yusril mencatat bahwa selain kasus penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan, fenomena mark‑up harga dalam pengadaan barang dan jasa juga tetap menjadi fokus penegakan hukum.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pemerintah berjanji akan menyelesaikan kajian komprehensif tersebut sebelum menetapkan revisi definisi korupsi yang lebih sesuai dengan tantangan nasional dan standar internasional.
Sumber: Pojok Satu