Poin Penting
  • Prabowo memimpin sidang DEN 17 September 2026
  • Pemerintah target produksi bahan bakar E50 setelah biodiesel B50
  • Cadangan BBM nasional diperkirakan 18‑20 hari

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 17 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya memperkuat ketahanan serta kemandirian energi Indonesia, termasuk mempersiapkan peluncuran bahan bakar campuran etanol 50 persen (E50).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa arahan tersebut merupakan lanjutan program biodiesel B50. Menurutnya, hasil evaluasi B50 akan menjadi acuan dalam merancang kebijakan E50. “Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” ujar Bahlil setelah rapat.

Bahlil menambahkan bahwa pengembangan E50 diarahkan untuk meningkatkan pasokan BBM domestik. Ia mencatat bahwa konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun untuk solar, sementara bensin tercatat antara 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. “Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50. Di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48,” jelasnya.

Pembahasan dalam sidang DEN juga mencakup ketersediaan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Energi melaporkan bahwa stok BBM serta cadangan strategis negara berada pada level 18 hingga 20 hari. “Saya sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga, kami mendiskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan untuk stok BBM kita, cadangan nasional kita berada di angka 18 sampai 20 hari. Jadi masih alhamdulillah clear,” kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah berencana memperbesar eksplorasi di cekungan dan blok minyak serta meningkatkan produktivitas sumur yang sudah beroperasi melalui pemanfaatan teknologi terkini. Prabowo juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap sekitar 45 ribu sumur rakyat agar dikelola secara profesional dan tidak terjadi pelanggaran. “Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk memantau terkait dengan sumur-sumur rakyat yang 45.000 itu harus dilakukan secara profesional dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau dijual ke tempat lain,” tambah Bahlil.

Sumber: RMOL