- MK menolak permohonan, tidak membatalkan pencalonan Gibran
- Prof Henry menegaskan keputusan tidak menyatakan Gibran tidak lulus SMA
- Gibran tetap sah sebagai Wakil Presiden selama tidak ada putusan lain
WartaPurwakarta - Profesor Henry Indraguna, Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengklarifikasi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 tidak dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas. Penjelasan tersebut disampaikan pada Minggu 11 Oktober 2026.
Menurut Henry, yang juga memegang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Negeri Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, bukan membatalkan pencalonan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Dalam putusannya 9 Hakim Konstitusi bulat menyatakan permohonan tidak dapat diterima. MK tidak membatalkan apa pun, tidak mendiskualifikasi siapa pun, dan tidak menyatakan siapa pun bersalah,” tegasnya.
Henry menambahkan bahwa wewenang MK dalam sengketa hasil pemilihan umum dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang‑undangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan menyeluruh atas riwayat pendidikan seorang kandidat. Ia menolak interpretasi bahwa tidak ditemukannya bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri otomatis membuktikan Gibran tidak lulus SMA. “Hal ini merujuk pada surat keterangan penyetaraan yang digunakan Gibran saat pencalonan,” jelasnya.
Profesor tersebut juga menegaskan bahwa keputusan administrasi negara tetap sah selama belum dicabut atau dibatalkan oleh lembaga berwenang. “Kalau ada kekurangan dalam verifikasi, itu wilayah penyelenggara pemilu bukan kesalahan peserta atau kontestan,” ujarnya, mengingat dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli DPR.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar serta Ketua Badan Hukum Advokasi dan HAM DPP Ormas MKGR, Henry mengapresiasi sikap Gibran yang menyatakan menghormati proses hukum dan bersedia menindaklanjuti catatan MK. Ia meminta publik tidak menjadikan pertimbangan dalam putusan MK sebagai vonis di luar proses hukum, karena hal tersebut dapat merugikan harkat, martabat, dan masa depan Gibran yang memiliki hak setara sebagai warga negara. “Selama tidak ada putusan yang menyatakan sebaliknya, Wakil Presiden Gibran adalah pejabat yang sah. Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara opini,” tuturnya.
Sumber: RMOL