- Magang Nasional menyasar lulusan perguruan tinggi, pendidikan profesi, dan penyandang disabilitas dengan kuota naik menjadi 150.000 pada 2026
- Peserta menerima uang saku bulanan setara upah minimum regional beserta proteksi JKK dan JKM selama enam bulan
- Menaker Yassierli menegaskan program ini hadir memangkas hambatan minimnya pengalaman kerja bagi angkatan kerja muda
WartaPurwakarta - Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah memprioritaskan peningkatan kesiapan angkatan kerja muda melalui Program Magang Nasional atau MagangHub. Inisiatif yang digulirkan sejak 2025 ini memberikan peluang praktik kerja selama enam bulan bagi para lulusan perguruan tinggi guna mempersiapkan diri melangkah ke ranah profesional.
Jangkauan kepesertaan program ini tidak hanya mencakup sarjana maupun diploma, melainkan menyasar pula lulusan pendidikan profesi dan kelompok penyandang disabilitas. Alokasi kuota penerimaan juga mengalami penambahan signifikan, dari 100.000 peserta pada 2025 menjadi 150.000 orang pada 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menuturkan bahwa ketiadaan rekam jejak profesional kerap menjadi batu sandungan bagi lulusan baru sewaktu melamar pekerjaan. Lewat program ini, para pencari kerja pemula diberi ruang untuk menyelami ritme kerja sekaligus mengasah keterampilan yang sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
"Program ini dirancang sebagai jembatan agar generasi muda kita tidak lagi terkendala masalah pengalaman kerja saat hendak memasuki pasar kerja. Pemerintah memastikan peserta magang dibimbing dengan baik oleh mentor perusahaan dan tidak menggantikan posisi pekerja yang ada di tempat kerja," kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (20/10/2026).
Lokasi penempatan magang tersebar di berbagai sektor, mulai dari korporasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga institusi pemerintah. Selama setengah tahun masa penugasan, para peserta mengasah kecakapan teknis dan nonteknis secara langsung di lapangan sesuai tuntutan tempat bertugas.
Guna menunjang operasional peserta selama program berjalan, pemerintah mengucurkan uang saku bulanan dengan besaran setara Upah Minimum di wilayah penempatan masing-masing. Fasilitas pelengkap lain yang dijamin mencakup pendampingan mentor, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta kesempatan memperoleh sertifikasi keahlian melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Dengan pengalaman nyata, insentif yang memadai, dan pengakuan kompetensi resmi, generasi muda kita memiliki kesiapan yang jauh lebih baik untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera," ujar Yassierli.
Sumber: Pojok Satu