Poin Penting
  • Pengunduran diri Gibran dari posisi Wakil Presiden tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang tengah diproses di Bareskrim Polri
  • Advokat Ahmad Khozinudin menyebut certificate of attendance bukan bukti kelulusan dan tidak bisa disetarakan dengan pendidikan SMA
  • Khozinudin mendorong agar proses hukum ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan jika bukti dan unsur pidana sudah terpenuhi

WartaPurwakarta - Langkah Gibran Rakabuming Raka melepaskan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta membuat perkara hukum yang tengah ditangani Bareskrim Polri menjadi gugur. Demikian ditegaskan advokat Ahmad Khozinudin saat tampil dalam podcast Madilog yang disiarkan pada Selasa, 17 November 2026.

Khozinudin menekankan bahwa tanggung jawab pidana dan tanggung jawab atas jabatan merupakan dua hal yang terpisah. Oleh sebab itu, pemeriksaan terkait dugaan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh Gibran mesti terus bergulir.

"Yang pertama mundurnya Gibran itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Pidana jalan terus," kata Khozinudin.

Menurut penjelasannya, laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan adanya persoalan pada surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Khozinudin mempertanyakan landasan penerbitan dokumen tersebut. Ia menyebut bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak ditemukan bukti berupa ijazah, sertifikat kelulusan, maupun diploma dari luar negeri yang bisa disejajarkan dengan jenjang pendidikan SMA.

Khozinudin merujuk pada dokumen berupa certificate of attendance yang menurutnya hanya membuktikan bahwa seseorang pernah mengikuti suatu program pendidikan, bukan menandakan kelulusan.

"Yang ditemukan hanya certificate of attendance. Dan itu juga sudah dipertimbangkan MK. Itu bukan bukti kelulusan," kata Khozinudin.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Bareskrim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna menerangkan duduk perkara lebih jauh. Lebih dari itu, Khozinudin mendesak agar tahapan hukum dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan apabila bukti serta unsur pidana sudah cukup terpenuhi.

"Pembatalan surat keterangan secara administratif tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menerbitkan maupun menggunakan dokumen tersebut," kata Khozinudin.

Ia juga menegaskan bahwa proses pidana ini sama sekali tidak berkaitan dengan keputusan Gibran untuk mundur maupun upaya pemakzulan oleh DPR.

"Jauh sebelum DPR melakukan proses pemakzulan, jauh sebelum Gibran mundur. Bahkan proses ini tidak ada kaitannya dengan Gibran mundur. Mundur atau dimakzulkan, proses pidana ini jalan terus," sambungnya.

Sumber: RMOL