- Marsekal Muda Purnawirawan Moeryono Aladin menilai vonis MK yang mengabulkan gugatan diskualifikasi Gibran menjadi momentum pemulihan hukum terbesar bagi negara
- Forum Purnawirawan TNI, GMKR pimpinan Marwan Batubara, dan tim hukum Integrity mengawal gugatan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
- Tim pemoton menyertakan yurisprudensi mahkamah enam negara serta membongkar skandal PKPU Nomor 17 Tahun 2023 terkait penghapusan wajib serah ijazah fisik ke ANRI
WartaPurwakarta - Marsekal Muda Purnawirawan Moeryono Aladin menepis narasi krisis politik yang disebarkan kelompok berkuasa. Jenderal bintang dua itu justru menilai gugatan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi merupakan langkah pemulihan hukum paling besar bagi Republik Indonesia. Menurutnya, putusan berani dari majelis hakim MK akan meruntuhkan skenario politik yang dinilai busuk.
Pernyataan tersebut disampaikan Moeryono dalam konferensi pers di Jakarta. Saat itu, sejumlah purnawirawan militer hadir mendampingi tim hukum Integrity secara terbuka. Moeryono menuding segelintir pihak sengaja menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat, padahal penegakan hukum konstitusi wajib memberangus segala bentuk manipulasi kekuasaan.
"Namun, vonis MK mengabulkan gugatan diskualifikasi Gibran adalah keputusan berani dan adil. Akibatnya, langkah ini menjadi momentum pemulihan hukum serta menyelamatkan wajah konstitusi negara," tegas Moeryono.
Forum Purnawirawan TNI yang diwakili Moeryono turut menggandeng tokoh senior militer seperti Tyasno Sudarto untuk memperkuat barisan. Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR) di bawah kepemimpinan Marwan Batubara juga memberikan sokongan penuh. Koalisi ini bersatu untuk mengawal perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang bergulir di MK.
Mayjen Purnawirawan Soenarko ikut meneror kecurangan sistematis yang diduga dilakukan klan Presiden Jokowi. Mantan pejabat tinggi komando pasukan khusus itu mencela tajam kelompok politik yang menghancurkan tatanan negara karena menilai moral mereka sangat bejat. Dari sudut pandang lain, Marwan Batubara menegaskan bahwa Gibran sejak awal sudah tidak memenuhi syarat legal, konstitusional, maupun moral.
Tim pemohon juga memaparkan rujukan putusan dari mahkamah konstitusi sejumlah negara di ruang sidang MK. Bukti yurisprudensi internasional ditunjukkan dari Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Filipina, hingga Malawi. Mahkamah di negara-negara tersebut diketahui sudah membatalkan jabatan presiden dan pejabat terpilih lain lantaran cacat pada syarat awal pencalonan. Rujukan hukum global ini diandalkan untuk memperkokoh dasar gugatan di hadapan sembilan hakim konstitusi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain membahas yurisprudensi asing, tim hukum menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU. Bonatua bersama Denny Indrayana mengungkap skandal kearsipan terkait peretasan Peraturan KPU. Melalui PKPU Nomor 17 Tahun 2023, lembaga penyelenggara pemilu menghapus kewajiban penyerahan dokumen fisik ijazah ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Tindakan ini dianggap sengaja menghilangkan proses otentikasi arsip resmi negara dan melanggar Pasal 169 huruf r UU Pemilu soat syarat pendidikan calon.
Para pemohon lantas merumuskan petitum tegas kepada majelis hakim konstitusi. Mereka mendesak pembatalan keputusan KPU terkait penetapan calon wakil presiden serta membatalkan pelantikan yang dilakukan MPR. Pemohon juga meminta MPR segera menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti dengan rujukan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Berdasarkan mekanisme tersebut, MPR diharuskan menetapkan wapres baru paling lambat 60 hari sejak putusan MK dijatuhkan.
Sumber: Harapan Rakyat