- MA menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum
- Dokumen itu diperintahkan untuk ditarik dan dimusnahkan
- Margarito Kamis menyebut surat tersebut harus dianggap tidak pernah ada sejak awal
WartaPurwakarta - Surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak berlaku sejak awal setelah Mahkamah Agung membatalkan keabsahannya.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyampaikan pandangan itu dengan merujuk putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusan, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu juga diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasainya, kemudian dimusnahkan.
“Dalam ilmu hukum administrasi negara, batal demi hukum itu menunjuk bahwa surat tersebut harus dianggap tidak ada sejak awal. Dalam istilah teknisnya disebut ex tunc,” kata Margarito dikutip Minggu, 1 November 2026.
Ia mengatakan dampak hukum putusan tersebut perlu dipahami dalam kerangka hukum administrasi negara, bukan dikaitkan dengan kepentingan politik. Margarito juga menyoroti penggunaan surat yang telah dinyatakan tidak sah untuk memenuhi persyaratan administrasi.
“Kalau tidak ada, bagaimana Anda pakai untuk mendaftar? Ya, tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Margarito menyebut pelaksanaan perintah penarikan dan pemusnahan dokumen merupakan kewenangan instansi pemerintah yang menerbitkan surat tersebut. Menurut dia, dokumen itu dapat dikembalikan oleh pihak yang menguasainya atau diambil langsung oleh instansi terkait.
“Dia serahkan atau tidak, soal lain. Dia serahkan atau tidak, tetap saja secara hukum surat ini dianggap tidak ada,” tegas Margarito.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Perkara tersebut diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempersoalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam proses kasasi, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Meski demikian, objek yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dalam perkara itu adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut tidak secara langsung menyatakan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Sumber: RMOL