Poin Penting
  • MK menyatakan Gibran tidak memenuhi kriteria pendidikan; Denny Indrayana menilai keputusan itu menghambat peluang politik Gibran di 2029
  • MK tidak langsung mendiskualifikasi Gibran namun menahan proses impeachment
  • KPU dinilai lemah dalam verifikasi dokumen pendidikan Gibran

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang diatur dalam Undang‑Undang Pemilu. Keputusan tersebut dibacakan pada sidang pengujian keabsahan pendidikan Gibran dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES‑XXIV/202, yang berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa 6 Oktober 2026.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengomentari hasil putusan tersebut kepada wartawan. Ia menegaskan, "Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, secara hukum ditegaskan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Pemilu. Dan itu bold, itu tegas, itu jelas,". Menurut Denny, meski Mahkamah tidak langsung menjatuhkan diskualifikasi, pertimbangan terkait kelanjutan masa jabatan menjadi faktor utama keputusan hakim. Ia menambahkan, "Kenapa Mahkamah seakan‑akan tidak mendiskualifikasi? Saya memahami. Karena ada keterlanjutan pelantikan. Begitu ada keterlanjutan pelantikan, Mahkamah menahan diri untuk tidak masuk ke dalam proses impeachment,".

Denny juga menyoroti dampak jangka panjang keputusan tersebut bagi karier politik Gibran, terutama dalam konteks pemilihan presiden 2029 dan kontestasi pilkada mendatang. Ia menilai bahwa verifikasi awal dokumen pendidikan oleh Komisi Pemilihan Umum belum memadai, menimbulkan celah regulasi teknis. "Konsekuensinya per hari ini (kemarin), per putusan Mahkamah hari ini (kemarin), sudah clear secara legal, Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945," tegasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional