Poin Penting
  • MK menolak mengeluarkan Gibran dari jabatan
  • Publik mengkritik dan menuntut pengunduran diri Gibran
  • Masa depan Gibran tergantung keputusan DPR

WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan sorotan publik yang intens. Meskipun keputusan tersebut tidak mencabut jabatan Gibran, hasilnya memicu gelombang kritik serta seruan terbuka agar ia mengundurkan diri.

Pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan pendapatnya melalui kanal YouTube pada Minggu, 11 Oktober 2026. Ia menilai, “Gibran diolok-olok, dikritik, bahkan secara terbuka diminta mengundurkan diri.” Menurut Adi, perkembangan selanjutnya sangat dipengaruhi oleh sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menambahkan, “Nasib Gibran di masa mendatang di tangan DPR. Kalau DPR berkehendak, barang itu pun selesai. Ada pansus, hak angket, saya yakin, merem saja selesai Gibran.”

Adi juga menekankan bahwa tanpa tindak lanjut dari DPR, polemik tersebut tidak akan bereskalasi menjadi gerakan politik yang lebih luas. “Tapi jika tidak ada follow up di DPR, maka tidak akan ada gerakan apa-apa,” ujarnya.

Selain aspek legislatif, Adi mencatat bahwa Gibran tidak terdaftar sebagai kader partai politik manapun, yang menjadi faktor penting dalam menilai dinamika politik yang dapat memengaruhi kariernya ke depan.

Sebagai latar belakang, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas (SLTA). Meskipun demikian, MK menolak permohonan pemohon karena masalah kedudukan hukum, sehingga tidak ada perubahan status jabatan Gibran.

Dengan demikian, meski jabatan Wakil Presiden Gibran tetap tidak terganggu, putusan MK tetap menimbulkan perdebatan politik yang ke depannya akan sangat dipengaruhi oleh respons DPR RI.

Sumber: RMOL