Poin Penting
  • MK menyatakan belum menemukan bukti kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang setara SMA
  • MA membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019
  • Ray Rangkuti menilai polemik ini sebagai peringatan atas ambisi kekuasaan berlebihan

WartaPurwakarta - Perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti.

MK, dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, menyebut tidak terdapat bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, maupun diploma bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan luar negeri yang setara SMA atau sederajat.

Majelis juga memberi perhatian terhadap dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan. Menurut MK, dokumen itu sekadar menunjukkan kehadiran dalam kegiatan pembelajaran dan belum membuktikan kelulusan.

Meski demikian, permohonan yang diajukan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima lantaran persoalan kedudukan hukum. MK turut menegaskan perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari posisi wakil presiden.

Di sisi lain, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik kemudian dimusnahkan.

Ray menilai rangkaian polemik itu patut menjadi pengingat mengenai dampak ambisi berlebihan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan.

“Tentu ini semacam peringatan kepada kita semua agar tidak lagi menjadikan ambisi yang berlebihan dalam mengejar kekuasaan. Kemaruk di dalam kekuasaan itu pada akhirnya tidak disukai bahkan oleh alam,” kata Ray kepada RMOL, sesaat lalu, Senin, 2 November 2026.

Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu meminta pejabat publik menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan keluarga.

“Kemaruk di dalam kekuasaan itu hanya akan menghancurkan diri sendiri,” tandasnya.

Sumber: RMOL