- MK menyatakan tidak ada bukti ijazah Gibran
- Amir Hamzah ingatkan Prabowo soal implikasi konstitusional
- Potensi dampak politik hingga pemilu 2029
WartaPurwakarta - Polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menegaskan tidak ditemukan dokumen pendukung pendidikan luar negeri Gibran. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, di gedung MK, Jakarta.
Menurut Arsul, “Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.”
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kasus ini telah meluas menjadi isu yang melibatkan konstitusi serta negara, bukan sekadar perselisihan pribadi antara Presiden Joko Widodo, putranya Gibran, dan calon presiden Prabowo Subianto. “Kesimpulannya, Jokowi, anak dan pengikutnya sudah bertanam, sekarang saatnya menuai,” ujar Amir dalam wawancara Jumat, 9 Oktober 2026.
Amir menambahkan, “Persoalannya, yang menanam ilalang tidak mungkin memetik padi,” untuk menegaskan bahwa konsekuensi politik tidak dapat diabaikan. Ia menegaskan kembali, “Ini persoalan Jokowi, Gibran dengan konstitusi dan negara,” dan meminta Prabowo menanggapi perkembangan ini dengan serius.
Menurut Amir, pemerintah sebaiknya menghindari pola “gali lubang tutup lubang” yang mengandalkan kompromi politik sementara. Ia juga menyoroti interaksi antara Jokowi dan Prabowo, menyatakan, “Seolah-olah kalau ada masalah, Jokowi meminta bertemu Prabowo. Keputusan MK ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pertemuan Jokowi dan Prabowo.”
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Mengantisipasi konsekuensi jangka panjang, Amir memperingatkan bahwa langkah politik yang keliru dapat menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo, bahkan berpotensi memengaruhi dinamika politik menjelang pemilihan 2029. “Bahkan bisa mengubah politik, khususnya menuju 2029,” pungkasnya.
Sumber: RMOL