Poin Penting
  • MK menolak permohonan diskualifikasi Gibran karena tidak ada bukti ijazah setara SMA
  • Pengamat Hendri Satrio menilai keputusan MK dapat menjadi alasan bagi Prabowo dan Jokowi untuk berpisah pada Pilpres 2029
  • Bergabungnya Jokowi dengan PSI dilihat sebagai sinyal kesiapan logistik dan basis massa menjelang pemilu

WartaPurwakarta - Pengamat politik Hendri Satrio, yang dikenal sebagai Hensat, berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini berpotensi menjadi pemicu sekaligus justifikasi bagi Prabowo Subianto dan aliansi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gibran Rakabuming untuk menempuh jalan politik terpisah pada pemilihan 2029.

Menurutnya, “Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029,” ujarnya kepada wartawan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Ia menambahkan, “Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja.”

Majelis Konstitusi membacakan putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026, dan menolak permohonan yang meminta agar Gibran didiskualifikasi sebagai calon presiden. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengonfirmasi bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA, serta menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalai dalam memeriksa persyaratan administratif pencalonan. Istana menegaskan bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi terkait putusan tersebut.

Hensat menyoroti beberapa perubahan sikap Jokowi yang menurutnya mengindikasikan kemungkinan perpisahan politik. “Kan awalnya kata Pak Jokowi, Prabowo‑Gibran dua periode. Kemudian Pak Jokowi bilang 2029 masih lama. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan dia anggota PSI, memanaskan mesin atau memanaskan aura kompetisi di Bandung, di kandangnya Pak Prabowo,” ujarnya. Ia menilai rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aliansi antara Prabowo dan Gibran/Jokowi tidak lagi sejalan dan masing‑masing mungkin akan melanjutkan agenda politiknya sendiri pada 2029.

Menurut Hensat, kepengurusan Jokowi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dipandang sebagai langkah strategis yang mengisyaratkan kesiapan kompetisi pemilu, baik dari segi logistik maupun jaringan akar rumput. “Semua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu. Jangan‑jangan memang Pak Jokowi yang logistiknya paling siap hari ini,” katanya.

Sementara itu, Gibran tetap melanjutkan kegiatan turun langsung ke masyarakat, yang menurut Hensat meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. “Mas Gibran jalan‑jalan, salaman‑salaman. Mas Gibran itu kalau salaman, blusukan, keuntungannya dua. Yang pertama, popularitas dan elektabilitasnya naik. Yang kedua, dia dapat pahala karena nurut bapaknya, karena bapaknya jalan‑jalan,” jelasnya.

Prabowo, yang Hensat sebut sebagai politisi berpengalaman, dikabarkan tengah menilai momen yang tepat untuk mengumumkan perbedaan arah politik dengan Jokowi. “Makanya saya jauh‑jauh hari mengatakan Jokowi dan Prabowo sedang membangun jalan politiknya yang baru. Apakah nanti di ujungnya mereka akan bertemu lagi, bersama atau tidak bersama Gibran/Jokowi, yang jelas mereka berdua sedang membangun jalan politiknya sendiri,” pungkasnya.

Sumber: RMOL