- Putusan MK tidak menemukan bukti ijazah Gibran
- Analisis Nurul Fatta menyoroti dukungan partai pengusung sebagai ujian politik
- Koalisi mayoritas memberi pernyataan normatif, belum ada dukungan kuat
WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak temuan bukti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan partai-partai pendukungnya dalam mempertahankan posisi politik sang wakil presiden. Pengamat politik Nurul Fatta menyampaikan pandangannya kepada RMOL pada Rabu, 14 Oktober 2026, menekankan bahwa isu ijazah hanyalah satu sisi dari dinamika yang lebih luas.
“Bagi sebagian orang, putusan MK menyisakan pertanyaan: ada atau tidakkah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Bagi sebagian lainnya, yang lebih menarik adalah seberapa jauh elite politik, terutama partai pengusung dan partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, bersedia pasang badan untuknya,” ujarnya dalam wawancara.
Fatta menilai bahwa perdebatan mengenai ijazah tidak akan cepat usai, terutama karena perbedaan standar pendidikan antara Indonesia dan luar negeri. Ia menambahkan bahwa fokus pada isu tersebut menjadi terlalu normatif jika terus menjadi sorotan utama. “Yang jauh lebih menarik adalah ke mana pertarungan narasi sedang diarahkan saat ini. Mulai dari bagaimana peta koalisi menunjukkan sikapnya, dan siapa yang kini memegang supreme power, yakni kendali tertinggi yang menentukan arah dan nasib para pemain lain,” kata Fatta.
Menurut analis tersebut, fakta hukum yang muncul dalam persidangan MK—bahwa tidak ada bukti meyakinkan tentang ijazah Gibran—menjadi tolok ukur ketahanan mental politik putra sulung Presiden Joko Widodo. “Jujur saja, fakta hukum persidangan dari putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran itu, saya meyakini langsung menguji ketahanan mental politik putra sulung Presiden Jokowi itu. Apakah ia akan dibela atau dibiarkan berdiri sendirian,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Fatta menyoroti bahwa partai-partai yang sebelumnya mendukung Gibran seharusnya memberikan pembelaan politik yang tegas. Namun, respons yang terlihat sejauh ini belum mencerminkan dukungan kuat. “Dengan putusan tersebut, partai-partai pengusung semestinya tampil sebagai pembela. Faktanya tidak demikian. Mayoritas partai koalisi memberi pernyataan normatif, tidak terlalu agresif, sementara yang lain memilih berdiri memantau situasi dari tepi‑tepi arena saja,” pungkasnya.
Sumber: RMOL