Poin Penting
  • Ray Rangkuti menyebut lima alasan polemik ijazah Gibran perlu dibawa ke DPR RI
  • Putusan MK disebut menetapkan Gibran berstatus TMS dalam konteks pemilu
  • Ray menggalang komunikasi dengan anggota DPR dari Golkar, PKS, dan PKB

WartaPurwakarta - Aktivis 98 sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meminta DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Ray, yang juga bernama Ahmad Fauzi Rangkuti, menyampaikan pandangan itu saat menjadi narasumber dalam podcast YouTube @Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pada Senin (19/10).

Pemilik podcast yang juga politisi, Akbar Faizal, menanyakan alasan Ray mendatangi DPR dan mendorong para anggota dewan mengambil sikap.

"Apa sebenarnya fokus Anda hingga kemudian mengambil inisiatif untuk datang ke DPR dan meminta anggota DPR untuk mengambil sikap,” tanya Akbar Faizal.

Ray menjawab bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar utama sikapnya.

"Jadi ini tegas Bang ya. Jadi jangan lagi kita berdebat. Tegas tidak adanya ijazah. Itu putusan dari MK," jawab Ray Rangkuti.

Ia kemudian memaparkan lima alasan yang menurutnya membuat persoalan tersebut perlu dibahas melalui hak angket DPR RI.

Alasan pertama berkaitan dengan putusan MK yang disebut Ray telah menyatakan Gibran berstatus tidak memenuhi syarat dalam konteks pemilu.

“MK sudah menetapkan dengan tegas, kalau dalam bahasa Pemilu, saudara Gibran itu TMS (Tidak Memenuhi Syarat)," jelasnya.

Menurut Ray, alasan kedua muncul setelah putusan MK, ketika berkembang pernyataan bahwa Gibran sebenarnya memiliki ijazah, tetapi keberadaan dokumen tersebut tidak diketahui.

“Nah kira-kira gitu ya. Nah, ini kan harus difasilitasi, di mana harus dibukanya,” ujarnya.

Alasan ketiga, kata Ray, berhubungan dengan perdebatan antara mantan Ketua KPU Hasyim Asyari dan mantan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengenai dugaan penyalahgunaan pasal.

Selanjutnya, Ray menyoroti proses penerbitan SUKET yang dinilainya berlangsung sangat cepat untuk seorang individu.

"Yang keempat adalah soal bagaimana ada individu di Republik ini, satu orang bisa mengurus SUKET-nya dengan sangat cepat,” katanya.

Ia menyebut terdapat tiga hal yang perlu diperiksa terkait SUKET tersebut. Pertama, dokumen itu diterbitkan sebelum 1 kali 24 jam. Kedua, isi SUKET menyatakan kesetaraan dengan pengetahuan, bukan kesetaraan dengan ijazah. Ketiga, dokumen tersebut tetap diterbitkan meskipun terdapat persoalan mengenai kelengkapan dokumen dan ketiadaan ijazah.

Alasan kelima, Ray menilai pihak yang seharusnya mengambil alih persoalan itu tidak segera merespons setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

“Alasan yang kelima, nah apa yang dikatakan oleh Bang Akbar, yaitu lambannya respon dari mereka yang semestinya mengambil alih kasus ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi,” tegansya.

Berdasarkan lima pertimbangan tersebut, Ray mengaku berdiskusi dengan sejumlah rekannya dan memutuskan mendatangi DPR RI. Mereka, kata dia, tidak yakin Komisi Pemilihan Umum akan menindaklanjuti perkara itu melalui mekanisme administratif.

“Pintu yang terbuka sekarang tinggal DPR dan mereka punya ruangnya, punya forumnya, namanya forum angket ya, saya belum sampai ke hak menyatakan pendapat," ujar Ray.

Ia menegaskan, dorongan yang disampaikan saat ini baru sebatas pembentukan hak angket, bukan hak menyatakan pendapat.

"Saya masih mendorong forum angket karena kita mau uji dulu nih, benar enggak ada ijazah atau tidak ada ijazah, gitu," jelasnya lagi.

Untuk menyampaikan dorongan tersebut, Ray menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

“Dan syukurnya Pak Doli respons, apalagi ketika saya menyebutkan sebagai sesama aktivis, mantan aktivis 98, saya bilang, 'Apa Anda mau membiarkan ini?' Nah, mungkin kata 98 itu agak menggugah beliau,” ujar Ray.

Selain berkomunikasi dengan Doli Kurnia dari Golkar, koalisi masyarakat sipil yang dipimpin Ray Rangkuti juga membangun komunikasi dengan politisi PKS dan PKB di DPR RI.

Sumber: Pojok Satu