- MK temukan Gibran tak memiliki ijazah setara SMA
- Ray usulkan KPU beri klarifikasi atau DPR ambil langkah politik
- Ray ragukan KPU akan menindaklanjuti keputusan MK
WartaPurwakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai temuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) harus menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga negara lain. Menurutnya, meskipun MK tidak menjatuhkan diskualifikasi karena alasan yurisdiksi dan kedudukan pemohon, poin mengenai persyaratan pendidikan tetap penting dalam seluruh rangkaian sengketa konstitusional.
Ray menegaskan, “Bagi saya, putusan pertama bukan putusannya, tapi penjelasan, MK menyatakan bahwa Saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA dan atau yang sederajat adalah poin penting dari seluruh proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, itu sebetulnya poinnya.” Ia menambahkan bahwa terdapat dua alternatif respons: pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengeluarkan surat klarifikasi yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat; kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengambil langkah politik sesuai ketentuan perundang‑undangan, termasuk prosedur pemakzulan jika seorang Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional.
“KPU menerbitkan surat baru yang menjelaskan bahwa Sudara Gibran tidak memenuhi syarat. Atau yang kedua, secara politik, DPR melakukan langkah‑langkah politik untuk memastikan bahwa Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat tidak dapat lagi menjabat sebagaimana ketentuan perundang‑undangan, khususnya ini adalah konstitusi yang menyebut bahwa seorang Presiden ataupun Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat, dapat dilakukan impeach terhadap dirinya,” jelasnya.
Ray mengakui ketidakpastian akan adanya tindakan konkret dari KPU, mengingat keputusan MK tidak memuat perintah eksplisit kepada lembaga tersebut dan masa jabatan komisioner KPU mendekati akhir. Ia menilai DPR dan partai politik memiliki ruang untuk merespons temuan tersebut, bahkan berpotensi menjadikannya bahan tawar menawar politik terhadap Gibran dan pendukungnya.
“Fakta ini akan dijadikan semacam negosiasi politik terhadap Gibran dan tentu saja seluruh pendukung Gibran agar tidak terjadi lagi langkah‑langkah yang dianggap mendahului Presiden, mungkin seperti itu. Nah, dalam bahasa yang lain putusan MK ini akan dijadikan sebagai alat sandra oleh partai politik terhadap Gibran, dan katakanlah dalam hal ini keluarga besar Pak Jokowi,” ujarnya.
Menurut Ray, dinamika politik seputar posisi Gibran tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, melainkan juga dukungan politik yang dimilikinya. “Politik ini ditopang oleh dua hal. Pertama, adalah yang berhubungan dengan legal formal, dan legal formalnya sekarang terbukti tidak terpenuhi. Kedua, tentu saja adalah kemauan politik atau dukungan politik. Sekarang Gibran sangat tergantung pada yang kedua ini, yaitu dukungan politik,” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Putusan MK muncul pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Gugatan nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 diajukan oleh setidaknya 12 penggugat, termasuk Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, dan Tyasn. Meskipun MK menolak gugatan tersebut, temuan tentang tidak adanya ijazah setara SMA tetap menjadi sorotan utama.
Sumber: RMOL