- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan persiapan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri dengan memperhatikan kesiapan APBN
- Kemendiktisaintek menghitung kebutuhan anggaran lewat analisis UKT, IPI jalur mandiri, dan subsidi silang program pascasarjana
- Pemerintah membentuk tim khusus lintas kementerian di bawah pimpinan Menko PMK Pratikno untuk mematangkan kebijakan secara bertahap
WartaPurwakarta - Pemerintah mulai mematangkan rencana pembebasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut digodok agar bisa terealisasi dalam waktu dekat tanpa mengabaikan kapasitas keuangan negara serta mekanisme bertahap.
Langkah ini mencuat usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membicarakan implementasi gagasan presiden mengenai pembebasan biaya kuliah di kampus-kampus negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa kalkulasi detail mengenai berbagai alternatif kebijakan telah dibahas bersama jajaran terkait. Penelusuran mencakup seluruh pos penerimaan kampus, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari mahasiswa jalur mandiri, sampai pemasukan nonakademik lainnya.
"Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana," kata Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah merampungkan telaah awal terkait kebutuhan dana riil guna memetakan besaran bujet serta model eksekusi yang paling memungkinkan.
Brian memaparkan bahwa seluruh angka hasil kajian akan diselaraskan dengan ruang fiskal yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian ini dipandang krusial supaya program kuliah gratis dapat berjalan secara berkesinambungan dan terukur.
"Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung," ucap Brian.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Demi mematangkan skema tersebut, Presiden Prabowo menugaskan pembentukan tim terpadu yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Gugus tugas ini mengikutsertakan lintas kementerian, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
"Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan," imbuhnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional