Poin Penting
  • Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut pengunduran diri Gibran merupakan hak subjektif berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 tanpa memerlukan alasan khusus
  • Refly menilai pengunduran diri lebih baik daripada pemakzulan karena proses pemakzulan berpotensi memicu instabilitas politik berkepanjangan
  • UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun sebesar 100 persen gaji pokok beserta sejumlah fasilitas negara

WartaPurwakarta - Wacana soal nasib jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, baik melalui pengunduran diri maupun pemakzulan, memantik pertanyaan publik mengenai hak-hak keuangan dan fasilitas negara yang masih bisa dinikmatinya setelah meninggalkan kursi wakil presiden.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mantan wakil presiden berhak atas sejumlah hak pascajabatan, mulai dari uang pensiun, rumah kediaman, kendaraan dinas beserta pengemudi, biaya rumah tangga, hingga layanan kesehatan.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan, secara konstitusional terdapat dua jalur untuk mengakhiri masa jabatan Gibran, yakni pengunduran diri atau pemberhentian lewat mekanisme pemakzulan. Ia menjelaskan bahwa pengunduran diri merupakan hak subjektif wakil presiden yang dijamin Pasal 8 UUD 1945 dan tidak memerlukan alasan maupun persetujuan pihak mana pun.

"Ada pilihan dimundurkan atau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu Pasal 8, itu hak subjektif. Mengundurkan diri tidak membutuhkan apa-apa, tidak memerlukan alasan apa-apa. Itu hak subjektif," kata Refly dalam siaran langsung di kanal YouTube miliknya, Selasa, 10 November 2026.

Perihal kemungkinan Gibran tetap memperoleh pensiun dan fasilitas protokoler sekalipun mengundurkan diri, Refly memandang hal itu bukan persoalan yang perlu dibesarkan. Ia mengakui adanya pandangan di masyarakat yang menilai pengunduran diri justru menguntungkan karena pejabat yang bersangkutan tetap bisa menikmati berbagai fasilitas pascajabatan. Namun Refly menyebut ketentuan soal fasilitas tersebut masih dapat ditinjau kembali bila diperlukan.

"Banyak orang mengatakan, wah enak sekali mengundurkan diri kemudian protokoler dan sebagainya tetap didapatkan. Saya kira bukan big deal ya. Itu biasa saja. Kalau mau direview nanti fasilitas yang diperoleh nanti bisa saja," ujarnya.

Refly justru menekankan bahwa pengunduran diri jauh lebih baik dibandingkan proses pemakzulan yang menurutnya berpotensi menimbulkan gejolak politik berkepanjangan dan mengancam stabilitas nasional.

"Tapi sekali lagi pengunduran diri itu lebih baik dibandingkan dimundurkan. Apalagi gonjang-ganjingnya luar biasa yang bisa menimbulkan instabilitas politik," pungkasnya.

Adapun ketentuan mengenai hak keuangan mantan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 beleid tersebut menetapkan besaran pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 merinci hak administratif lainnya, mencakup tunjangan, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudi, serta fasilitas kesehatan.

Meski demikian, apakah status pengunduran diri dapat dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat serta konsekuensi hukumnya terhadap seluruh hak tersebut masih memerlukan penegasan melalui kajian hukum tersendiri.

Sumber: RMOL