- Pemerintah diminta percepat transisi energi dan revisi subsidi
- Target 100% energi terbarukan 2040, PLTS 100 GW
- Pengeluaran subsidi naik 54,1% Jan‑Sep 2026, energi terbarukan turun menjadi 17,3% Q2 2026
WartaPurwakarta - Forum ETP yang diselenggarakan pada Jumat 30 Oktober 2026 di Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menegaskan perlunya langkah cepat dalam memperbaiki subsidi, memperluas energi terbarukan, serta memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Enam lembaga – Centre for Policy Development (CPD), Climateworks Centre, Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonisation (IRID), dan PYC – bersepakat bahwa sinkronisasi target, regulasi, dan alokasi anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan transisi energi dan pencapaian target 100 % energi terbarukan pada tahun 2040.
Direktur Eksekutif IRID, Kuki Soejachmoen, menekankan bahwa kemajuan regulasi, penetapan anggaran, dan penguatan sistem energi harus berjalan beriringan. Ia menambahkan, “Penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) juga perlu diperkuat agar transisi energi tidak menimbulkan dampak negatif.”
ETP Forum mengapresiasi beberapa inisiatif pemerintah, antara lain pembentukan satuan tugas percepatan transisi energi, pembentukan Kementerian Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, serta pencanangan target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW). Namun, Kuki menilai, “Implementasinya masih membutuhkan peta jalan, kepastian regulasi, dan keselarasan dengan perencanaan ketenagalistrikan.”
Data terbaru menunjukkan penurunan bauran energi terbarukan dari 18,3 % pada kuartal I menjadi 17,3 % pada kuartal II 2026. Di sisi lain, belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun selama Januari‑September 2026, meningkat 54,1 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tekanan fiskal dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mencapai US$112,81 per barel pada September 2026, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, sementara konsumsi BBM bersubsidi naik 9,1 % menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter.
Achmad Zacky Ambadar, Lead Electric Mobility di IISD, menganggap kondisi tersebut menguatkan urgensi reformasi subsidi dari pendekatan berbasis komoditas ke berbasis penerima. Ia menyarankan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada rumah tangga yang paling memerlukan.
Ruddy Gobel, Senior Policy Adviser CPD, memperkirakan bahwa reformasi subsidi yang menyasar 30‑50 % rumah tangga terbawah—sekitar 28‑47,1 juta keluarga—berpotensi menghemat anggaran antara Rp76 triliun hingga Rp116 triliun. Ia menekankan pentingnya akurasi sasaran dan penyediaan mekanisme koreksi data yang mudah diakses.
Target PLTS 100 GW juga menghadapi sejumlah hambatan. Kajian IESR mengungkap belum adanya kesiapan pelaksanaan program secara menyeluruh; regulasi, perencanaan kelistrikan, pendanaan, kesiapan proyek, dan koordinasi antarlembaga masih memerlukan perbaikan, meskipun kapasitas produksi modul surya dalam negeri telah mencapai 11‑14 GW per tahun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Fabby Tumiwa, CEO IESR, menilai terbatasnya proyek yang siap investasi serta kurang optimalnya pengadaan PLTS skala besar oleh PLN dapat menghambat pencapaian target. Sementara itu, kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terus bertambah, mencapai sekitar 60,7 GW pada 2025, naik 4 GW dari tahun sebelumnya.
Jannata Giwangkara, Country Lead Indonesia Climateworks Centre, menambahkan bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memastikan pencapaian ambisi energi terbarukan Indonesia.
Sumber: RMOL