Poin Penting
  • Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mendesak evaluasi total seleksi jalur mandiri PTN
  • Gagasan tersebut merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri
  • Kebutuhan dana operasional PTN diusulkan ditanggung pemerintah pusat dan daerah lewat penataan efisiensi kampus

WartaPurwakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai menuntut perombakan menyeluruh pada mekanisme penerimaan mahasiswa jalur mandiri.

Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom, Prof Didik J Rachbini, menyoroti praktik seleksi mandiri yang belakangan kerap dijadikan instrumen pengumpulan dana oleh kampus negeri. Pelimpahan wewenang yang terlampau besar kepada pihak universitas dinilai membuka celah komersialisasi pendidikan secara luas.

"Jalur mandiri yang dikomersialkan tidak sepatutnya diteruskan lagi," kata Prof Didik dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu, 20 September 2026.

Keleluasaan pihak kampus dalam menetapkan format seleksi hingga besaran pungutan finansial dianggap Didik bukan sekadar urusan moralitas individu, melainkan cacat kebijakan struktural. Hal tersebut dinilai berpotensi menggeser orientasi PTN dari pusat keilmuan dan penelitian menjadi lembaga yang terdorong berburu pendapatan mandiri.

"PTN mendapat otonomi seluas-luasnya, yang kemudian disalahgunakan sehingga membuka ruang korupsi," ujarnya.

Kerentanan sistemik semacam itu tercatat pernah terbukti secara hukum. Pada 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung yang menjerat rektor serta sejumlah pihak terkait aliran uang masuk mahasiswa.

Mencuatnya persoalan tersebut dinilai menjadi momentum tepat untuk merombak skema pendanaan perguruan tinggi, terlebih dengan adanya komitmen Presiden Prabowo membebaskan biaya di universitas negeri. Didik mendorong agar sistem penerimaan mahasiswa kembali berpegang teguh pada prinsip meritokrasi, dengan membuka akses utama bagi calon mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"PTN tidak lagi dibebani tugas komersial mencari anggaran, tetapi menjadi research university, utamanya PTN BH," jelasnya.

Transformasi tersebut, menurut Didik, menuntut adanya efisiensi tata kelola serta penataan skala organisasi atau right sizing di lingkungan PTN. Kapasitas daya tampung, ketersediaan tenaga pendidik, sarana penunjang, hingga kalkulasi anggaran wajib diatur dalam skala yang logis.

Kebutuhan biaya operasional tahunan untuk PTN skala utama ditaksir mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Adapun kampus negeri dengan skala lebih kecil memerlukan dukungan kas sekitar Rp200 miliar sampai Rp500 miliar tiap tahunnya.

"Sudah saatnya ada PTN daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah," katanya.

Lewat formulasi baru ini, beban pembiayaan dialihkan sepenuhnya kepada negara selaku penanggung jawab utama dan tidak lagi bertumpu pada pungutan mahasiswa lewat jalur mandiri, yang dibarengi penguatan sistem pengawasan tata kelola kampus.

Sumber: RMOL