Poin Penting
  • KPU mengaku tidak verifikasi langsung ke instansi pendidikan Gibran
  • Bawaslu tidak bisa mengakses data tertentu di Silon PWP
  • Bawaslu tidak menemukan laporan dugaan pelanggaran syarat pendidikan Gibran

WartaPurwakarta - Rentetan pengakuan dari sejumlah penyelenggara pemilu soal hal yang luput dilakukan, sistem yang tak bisa diakses, maupun regulasi yang belum mapan selama proses pencalonan berhasil mencuri perhatian dalam persidangan. Kondisi ini perlahan melahirkan persepsi kasus serba tidak. Badan penyelenggara telah menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Gibran Rakabuming Raka pada 28 Oktober 2023. Verifikasi itu berpatokan pada surat keterangan penyetaraan yang kedudukannya disamakan dengan ijazah sekolah menengah atas. Bagi KPU, urusan administrasi calon wakil presiden itu dianggap tuntas sebab berkas sudah diterima, diperiksa, dan dinyatakan memenuhi syarat. Namun, saat hakim konstitusi Saldi Isra menggali informasi lebih mendalam, pengakuan tidak yang pertama kali mengemuka. KPU dengan terus-terang menyatakan tidak melakukan pengecekan langsung ke lembaga pendidikan asal. Ketua KPU Mochammad Afifuddin berdalih pihaknya cuma berpegang pada dokumen dan surat keterangan dari instansi yang dianggap berwenang. Verifikasi administratif memang memungkinkan pemeriksaan berkas semata. Tetapi saat keabsahan dokumen itu sendiri dipertanyakan, mestinya sumber dokumen juga pantas dikonfirmasi. Hakim mahkamah konstitusi bahkan memetakan perbandingan dengan praktik verifikasi di ajang pemilihan kepala daerah yang kerap melakukan pengecekan langsung ke sekolah terkait. Kalau begitu, kita seperti membeli mobil hanya dengan memeriksa STNK. Suratnya sah, stempelnya ada, tanda tangannya lengkap. Mesin? Belum tentu dibuka. Kapnya? Belum tentu diangkat. Tetapi mobil sudah dinyatakan siap jalan. Persoalan tidak selanjutnya disuarakan oleh Bawaslu. Lembaga pengawas pemilu itu mengaku tidak dapat mengakses sejumlah data dan dokumen tertentu dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) PWP. Kendati KPU telah mengaktifkan dan memberikan akses akun, sistem Silon justru menolak saat Bawaslu mencoba masuk. “Maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login,” demikian pesan yang muncul. Bawaslu dianalogikan seperti diberi kunci pintu, tapi tidak diberi kunci pas. Kunci pintu untuk membuka, sedangkan kunci pas untuk mengencangkan baut. Dalam mekanisme demokrasi, kedua fungsi itu sama krusialnya. Pengawas harus diperkenankan masuk untuk melihat, sekaligus mesti punya kapasitas memastikan baut-baut sistem tidak longgar. Kisruh akses ini bukan isu yang baru mengemuka di ruang sidang. Bawaslu sejak 2023 sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meski aduan itu akhirnya ditolak dan anggota KPU dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik, putusan DKPP merekam adanya sengketa soal akses data dan dokumen Silon selama proses pengawasan berlangsung. Oleh karena itu, persoalannya bukan lagi sekadar mencari tahu siapa yang berbohong. Pertanyaan yang lebih esensial ialah apakah desain pengawasan pemilu di Indonesia memang mengizinkan pengawas bekerja secara penuh. Sebab pengawasan tanpa akses adalah seperti menyuruh petugas pemadam kebakaran menjaga gedung, tetapi melarangnya masuk ke ruang mesin. Ia boleh berdiri di halaman. Ia boleh mencatat nomor gedung. Bahkan mungkin boleh memegang selang. Tapi kalau api menyala di ruang terkunci, apa yang hendak diperiksa? Bawaslu kembali melontarkan pengakuan tidak yang lain. Lembaga itu mengaku tidak menemukan laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan Pemilu 2024. Realitas tersebut tentu wajib dihormati. Namun fakta lain harus ditempatkan secara berimbang, yakni pengakuan Bawaslu yang tidak bisa mengakses data dan dokumen tertentu dalam Silon. Dua fakta itu tidak boleh dipaksakan menjadi satu kesimpulan mutlak. Ketidakhadiran temuan tidak lantas bermakna seluruh dokumen sudah diperiksa hingga ke akarnya. Sebaliknya, keterbatasan akses tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Kita tidak sedang mencari vonis melalui pengeras suara media sosial. Kita sedang melihat apakah mesin verifikasi

Sumber: RMOL