Poin Penting
  • DKPP melantik 228 anggota TPD periode 2026-2027 di Jakarta
  • Formasi TPD terdiri dari 64 wajah lama dan 164 anggota baru dari KPU, Bawaslu, serta masyarakat
  • Ketua DKPP mengusulkan masa jabatan TPD diperpanjang dan pembentukan kantor perwakilan di lima regional

WartaPurwakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan sebanyak 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) masa bakti 2026-2027 di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Aparatur pemeriksa tersebut bertugas mengusut berbagai laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan para penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Legalitas pengukuhan ini tertuang dalam Surat Keputusan Ketua DKPP Nomor 3.AA/SK/K.DKPP/SET-05/2026 mengenai Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode 2026-2027.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan fungsi krusial TPD dalam menopang kerja lembaga, terutama saat menangani pemeriksaan perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

"Menjadi kehormatan bagi DKPP untuk bekerja bersama dengan Tim Pemeriksa Daerah 2026-2027 karena TPD merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik," kata Heddy setelah prosesi seremonial di Kemayoran, Jakarta.

Komposisi TPD yang baru diambil sumpahnya mencakup 64 aparatur petahana dari periode 2025-2026, sementara 164 orang lainnya berstatus sebagai pengawas anyar. Unsur keterwakilan wajah baru ini mencakup 56 figur dari KPU, 58 orang asal Bawaslu, dan 50 tokoh perwakilan masyarakat.

Heddy mengingatkan seluruh aparatur yang terpilih agar memegang teguh komitmen kerja, bersikap independen, dan menjalankan sumpah profesi secara konsisten.

"Pelantikan TPD ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari desain besar penguatan kelembagaan DKPP dalam menghadapi tantangan pemilu yang makin kompleks," tegas Heddy.

Tingginya volume aduan dari berbagai penjuru tanah air juga mendorong Heddy mengusulkan penambahan masa tugas jajaran TPD supaya melampaui rentang waktu kerja satu tahun seperti yang berlaku sekarang.

"Dalam membantu kerja-kerja DKPP, Kami berharap TPD ke depannya tidak setahun, melainkan bisa lebih dari dua tahun," ujarnya.

Keinginan memperluas jangkauan layanan aduan turut disuarakan melalui rencana pembukaan unit kantor perwakilan DKPP di tingkat daerah demi memangkas kendala jarak bagi pelapor.

"Selama ini jika ada masyarakat yang mengadu maka mereka harus ke kantor DKPP di Jakarta. Kami berharap ada kantor perwakilan. Minimal untuk lima regional, yakni di wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra dan regional untuk di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara," tutur Heddy.

Gagasan perpanjangan masa bakti dan ekspansi kantor perwakilan tersebut ia harapkan masuk dalam kajian penyusunan revisi regulasi pemilu antara pemerintah dan Komisi II DPR RI.

"Kami berharap ini bisa diwujudkan di UU Pemilu berikutnya," pungkasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Politik